PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 30 TAHUN 2006

Add caption
BUPATI   PONOROGO

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR   30   TAHUN  2006
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  PONOROGO,

Menimbang    :    bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2006 tentang  Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati ;

Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
5.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
6.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa  ;
8.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9.    Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan    :    PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.    Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2.    Bupati, adalah Bupati Ponorogo.
3.    Camat, adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4.    Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.    Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.    Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.    Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.    Anggota BPD Pengganti adalah Anggota BPD yang diangkat untuk menggantikan Anggota BPD  yang berhenti atau diberhentikan.
9.    Anggota BPD Tambahan adalah Anggota BPD yang diangkat untuk mengisi kekurangan jumlah Anggota BPD.
10.    Staf Sekretariat BPD, adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Sekretaris BPD dalam melaksanakan kegiatan administrasi BPD.
11.    Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.    Adat Istiadat, adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan diakui serta ditaati sebagai norma yang tidak tertulis dan ada niat untuk melestarikannya.
13.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
14.    Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.


B A B  II
PEMBENTUKAN DAN PERESMIAN ANGGOTA

Bagian Pertama
Pembentukan Anggota BPD

Pasal  2

(1)    Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2)    Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat  lainnya.
(3)    Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
a.    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b.    setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
c.    terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut ;
d.    berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
e.    berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 60 tahun;
f.    sehat jasmani dan rohani ;
g.    berkelakuan baik ;
h.    mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
i.    bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
j.    bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang kurangnya selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut.
k.    belum pernah menjadi Anggota BPD paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Pasal  3

(1)    Jumlah Anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
a.    jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
b.    jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
c.    jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota ;
d.    jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota ;
(2)    Calon Anggota BPD diusulkan dari masing - masing dukuh disesuaikan dengan jumlah penduduk dukuh bersangkutan.
(3)    Dalam hal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka Calon Anggota BPD dapat diusulkan dari dukuh yang lain, namun tetap mewakili wilayah dukuh bersangkutan.
(4)    Kepala Desa menetapkan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan jumlah Anggota BPD yang mewakili masing-masing Dukuh dengan menuangkan dalam Keputusan Kepala Desa sebagaimana Format A Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal  4

(1)    Penjaringan Calon Anggota BPD dari masing-masing dukuh dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat di tingkat Dukuh yang dipimpin oleh Kamituwo.
(2)    Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya dari dukuh bersangkutan.
(3)    Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah sebagaimana Format B Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4)    Kamituwo menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilengkapi dengan berkas persyaratan Calon Anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Kepala   Desa.

Pasal  5

(1)    Setelah berkas persyaratan Calon Anggota BPD dari masing-masing dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterima oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa meneliti berkas persyaratan Calon Anggota BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2)    Dalam hal berkas persyaratan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Kepala Desa menetapkan Anggota BPD dalam musyawarah desa.

(3)    Peserta musyawarah adalah Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.

(4)    Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Anggota BPD yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah sebagaimana Format D Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(5)    Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan Anggota BPD dengan menuangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format E Lampiran Bupati ini, selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.

Bagian Kedua

Peresmian Anggota

Pasal   6

(1)    Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat.

(2)    Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk .

(3)    Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

 “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji “ :
-    bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

-    bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;

-    dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4)    Tata urutan acara pada  upacara pengambilan sumpah / janji Anggota BPD adalah sebagai berikut :
a.    Pembukaan;
b.    Pembacaan Keputusan Bupati;
c.    Pengambilan Sumpah / Janji;
d.    Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
e.    Sambutan ;
f.    Pembacaan Do'a;
g.    Penutup.

(5)    Pakaian pada saat acara pengambilan sumpah/janji ditentukan sebagai berikut :
a.    Anggota BPD memakai pakaian baju putih berdasi, bawah gelap dan bersepatu ;
b.    Undangan lainnya menyesuaikan.

Pasal  7

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.



B A B  III

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG,
HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal  8

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal  9

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal  10

BPD mempunyai wewenang :
a.    membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
b.    melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
c.    mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD ;
d.    membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
e.    menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
f.    menyusun tata tertib BPD.

Pasal  11

BPD mempunyai hak :
a.    meminta keterangan kepada Pemerintah Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
b.    menyatakan pendapat.

Pasal  12

Anggota BPD mempunyai hak :
mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
mengajukan pertanyaan ;
menyampaikan usul dan pendapat ;
memilih dan dipilih ;
memperoleh tunjangan ;

Pasal  13

Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a.    mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
b.    melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
c.    mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
d.    menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
e.    mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
f.    menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ;
g.    menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan ;
h.    memproses pemilihan Kepala Desa.


BAB  IV

KEPENGURUSAN BPD

Pasal  14

(1)    Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2)    Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3)    Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(4)    Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merangkap sebagai anggota.

(5)    Kepengurusan hasil pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD sebagaimana Format F Lampiran Peraturan Bupati ini .

(6)    Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota tertua dan anggota termuda.

(7)    Susunan Kepengurusan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.


Pasal  15

(1)    Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

(2)    Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.

(3)    Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Sekretariat BPD, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(4)    Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk dalam keanggotaan BPD.

(5)    Staf Sekretariat BPD ditunjuk oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dari unsur Perangkat Desa.

(6)    Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas sebagai Staf Sekretariat BPD disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Perangkat Desa.

BAB  V

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Keuangan

Pasal  16

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan uang sidang, tunjangan jabatan, dan jenis tunjangan lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa.

Selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan lainnya yang sah.

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari bantuan pemerintah atasan.

Staf Sekretariat BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 17

(1)    Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan sumber lain yang sah yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(2)    Biaya operasional untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam  APB Desa.

Pasal 18

(1)    BPD menyusun rencana biaya operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)    Rencana biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APB Desa.
(3)    Rencana biaya operasional BPD yang telah dibahas bersama Kepala Desa dimasukkan dalam APB Desa.
(4)    Biaya operasional BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD.
(5)    Buku Kas Umum BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan.
(6)    Laporan penggunaan anggaran belanja BPD dibuat oleh Sekretaris BPD diketahui Ketua BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa tiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian kedua
Administrasi
Pasal 19
(1)    Kegiatan Administrasi BPD menjadi tanggung jawab Sekretaris BPD yang dibantu oleh Staf Sekretariat BPD dan diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)    Jenis buku administrasi yang digunakan dalam kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah :
a.    Buku Data Anggota BPD.
b.    Buku Keputusan BPD.
c.    Buku Notulen Rapat.
d.    Buku Kas Umum.
e.    Buku Agenda Surat Masuk.
f.    Buku Agenda Surat Keluar.
g.    Buku Ekspedisi.
h.    Buku Tamu.





BAB  VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Bagian Pertama

Pemberhentian Anggota

Pasal  20

(1)    Anggota BPD berhenti karena :
a.    meninggal dunia ;
b.    atas permintaan sendiri ;
c.    diberhentikan ;
(2)    Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
a.    berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Anggota BPD yang baru ;
b.    melanggar sumpah/janji ;
c.    sudah tidak lagi sebagai penduduk desa yang bersangkutan ;
d.    sudah tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan ;
e.    tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) ;
f.    tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kredibilitasnya ;
g.    sudah tidak aktif dalam kegiatan rapat BPD selama 6 (enam) bulan ;
h.    melanggar larangan anggota BPD ;
i.    terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Pasal 21

(1)    Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati.
(2)    Dalam hal pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal  20 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g dan h, usulan Pimpinan BPD harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota BPD.
(3)    Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(4)    Pemberhentian Anggota BPD karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(5)    Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i dilakukan oleh Bupati tanpa usulan Pimpinan BPD .

Bagian Kedua

Penggantian Anggota dan Pimpinan


Pasal  22

(1)    Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian anggota.
(2)    Penggantian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari Dukuh yang bersangkutan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(3)    Tata Cara pengusulan Calon Anggota BPD Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pasal 23

(1)    Setelah berkas usulan Calon Anggota BPD Pengganti diterima oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa meneliti berkas persyaratan Calon Anggota BPD Pengganti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana Format G Lampiran Peraturan Bupati ini.
(2)    Dalam hal berkas persyaratan Calon Anggota BPD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Kepala Desa mengadakan musyawarah desa.
(3)    Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.
(4)    Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah, sebagaimana Format H Lampiran Peraturan Bupati ini.
(5)    Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4),  BPD menetapkan Anggota BPD Pengganti dengan menuangkan dalam Keputusan BPD, selanjutnya diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa, sebagaimana Format I Lampiran Peraturan Bupati ini.
(6)    Kepala Desa menyampaikan usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 24

Masa jabatan Anggota BPD Pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal  25

(1)    Apabila unsur Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
(2)    Dalam hal  Anggota BPD menghendaki adanya penggantian unsur Pimpinan BPD, dapat diadakan penggantian Pimpinan BPD.
(3)    Mekanisme penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemilihan dari dan oleh Anggota BPD.
(4)    Rapat pemilihan penggantian Pimpinan BPD dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(5)    Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh salah satu unsur Pimpinan BPD atau Anggota BPD yang tertua.
(6)    Masa jabatan Pimpinan BPD Pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Bagian Pertama
Peraturan Tata Tertib

Pasal  26

(1)    Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam suatu Keputusan BPD melalui rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(2)    Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a.    kedudukan, fungsi, wewenang, dan kewajiban BPD ;
b.    hak BPD dan hak Anggota BPD ;
c.    kepengurusan BPD ;
d.    tata cara rapat
e.    tata cara pembahasan peraturan desa dan pengambilan keputusan;
f.    keuangan dan administrasi BPD;
g.    larangan pimpinan dan Anggota BPD;
h.    hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat;
i.    hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3)    Peraturan Tata Tertib BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.


Bagian Kedua

Mekanisme Kerja

Pasal  27

(1)    BPD menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)    Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
(3)    Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.
(4)    Setiap pengambilan keputusan dalam rapat BPD, dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(5)    Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
(6)    Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD, sebagaimana Format J Lampiran Peraturan Bupati ini.
(7)    Pada setiap rapat BPD dibuatkan daftar hadir oleh Sekretaris BPD.
(8)    Tata cara rapat-rapat BPD diatur dalam tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VIII

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 28

(1)    Anggota BPD menggali dan menampung aspirasi masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara langsung maupun melalui media lainnya.

(2)    Anggota BPD membahas segala aspirasi dari masyarakat yang diterimanya melalui mekanisme rapat BPD.

(3)    Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa.

BAB  IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal  29

(1)    Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

(2)    Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.

BAB  X

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal  30

(1)   Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
a.    merangkap jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat dan Pengurus Harian BUMDes;
b.    merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, DPR, dan DPD ;
c.    sebagai pelaksana proyek desa;
d.    merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
e.    melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
f.    menyalahgunakan wewenang;
g.    melanggar sumpah / janji jabatan;
(2)    Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota BPD.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1)    Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2)    Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.    tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
b.    diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3)    Dalam hal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.



BAB  XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  32

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:
a.    Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan Bupati;
b.    kepengurusan Badan Perwakilan Desa setelah diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa diatur sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ;
c.    Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf Sekretariat Badan Perwakilan Desa ditetapkan menjadi Staf Desa;
d.    bagi Staf Badan Perwakilan Desa yang bukan Perangkat Desa ditetapkan menjadi Staf Desa.

Pasal  33


(1)    Anggota BPD yang ada saat ini dibagi keterwakilannya untuk masing-masing dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang penetapannya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, sebagaimana Format K Lampiran Peraturan Bupati ini.
(2)    Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.

Pasal  34


(1)    Dalam hal terjadi kekurangan jumlah Anggota BPD dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka penetapan Anggota BPD Tambahan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.
(2)    Setelah berkas persyaratan Calon Anggota BPD dari masing-masing dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterima oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa meneliti berkas persyaratan Calon Anggota BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.

(3)    Dalam hal berkas persyaratan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
(4)    Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.
(5)    Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah, sebagaimana Format L Lampiran Peraturan Bupati ini.
(6)    Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5),  BPD menetapkan Anggota BPD Tambahan dengan menuangkan dalam Keputusan BPD, selanjutnya diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa, sebagaimana Format M Lampiran Peraturan Bupati ini.
(7)    Kepala Desa menyampaikan usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(8)    Masa jabatan Anggota BPD Tambahan adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD yang ada pada saat ini.


BAB  XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 98 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.


     Diitetapkan di  Ponorogo
  pada tanggal    11 Desember 2006             

BUPATI  PONOROGO,
      Cap.                TTD.
H. MUHADI SUYONO, SH, M.Si


    Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006  Tanggal 11 Desember 2006 Nomor 32.


An. BUPATI  PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
      Cap.                TTD.
Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 046985



Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI  PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM



KADERI, SH
Pembina
NIP. 010 085 131

 
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment