Mendagri-PPDI Sepakat Sementara

Add caption
JAKARTA, KOMPAS.com- Setelah tiga jam melakukan dialog, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Mendagri Gamawan Fauzi akhirnya mencapai kesepakatan. Yakni, Mendagri akan menghilangkan diskriminasi di antara perangkat desa dengan sekretaris desa. Kemungkinan perangkat desa untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun terbuka.
Demikian diungkapkan Ketua Umum PPDI, Ubaidi Rosidi, Senin (13/12/2010), di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. "Ada sutau kesepakatan. Dua bulan lagi kami ke sini dengan lima orang delegasi PPDI pusat. Secara nasional kami sepakat tidak ada unsur diskriminasi lagi," ucap Ubai kepada para wartawan.
Mendagri, lanjutnya, beritikad untuk menghilangkan diskriminasi antara sekretaris desa dan perangkat desa dalam hal pengangkatan PNS. "Kalau memang Sekdes jadi PNS kita juga PNS, kalaupun kita tidak PNS, Sekdes juga tidak jadi PNS. Jadi masih terbuka peluang. Contohnya saja kementerian, mulai dari yang urus infrastruktur sampai provinsi merupakan PNS, tapi kenapa pemerintahan desa tidak begitu," ungkapnya.
Di dalam proses dua bulan ke depan, Ubai menyatakan, pemerintah berjanji akan melibatkan PPDI untuk merampungkan RUU Desa yang merupakan bagian dari revisi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Tapi, pemerintah akan terlebih dulu untuk merampungkan peraturan induknya dulu, baru kemudian dikaji apa yang terbaik terkait pengangakatan perangkat desa dalam RUU Desa," ucap Ubai.
Ubai menyadari, permintaan para perangkat desa agar segera diangkat menjadi PNS saat ini belum memungkinkan karena belum ada perangkat yuridis formalnya. "Kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan dalam dua bulan ke depan, kami akan kembali mendatangi Kemdagri," tutur Ubai.
Selama ini, perangkat desa yang bekerja satu atap dengan sekretaris desa tidak pernah mendapatkan kejelasan status. Hal itu pun membuat penghasilan para abdi masyarakat desa ini pun tak tentu. Perangkat desa hanya dibayar dengan tanah bengkok yang merupakan adat turun temurun. Namun, tanah bengkok ini pun tidak selalu ada di seluruh daerah.
Selain tanah bengkok, perangkat desa juga mendapat tambahan hasil (tamsil) yang hanya bisa diambil tiap tiga bulan sekali. Dengan dicapainya kesepakatan antara PPDI dan Mendagri ini, massa yang sudah beraksi sejak pukul 09.00 WIB sontak meluapkan kegembiraannya dengan mengarak sang ketua umum dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya".
Massa yang sebelumnya sempat ricuh hingga aparat sempat menembakkan menyemprotkan air dari water canon pun berangsur meninggalkan Jalan Medan Merdeka Utara. Saat ini jalan Medan Merdeka Utara sudah terbuka bagi umum.

PPDI Ponorogo Tuntut jadi PNS
Add caption
KabarIndonesia, Ponorogo-Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terus melakukan Show of Force walaupun baru berdiri tiga bulan lalu di Bumi Reyog.
Seperti terlihat, Sabtu (25/9) siang tadi, sekitar 1.500 orang anggota PPDI Kabupaten Ponorogo mengadakan halal bihalal 1431 H di Pendopo Kabupaten Setempat.
Lebih istimewa lagi, acara tersebut dihadiri oleh Bupati Ponorogo, Amin. Pada kesempatan tersebut Amin mengajak PPDI untuk bersama-sama membangun Ponorogo menuju Rahayuning Bumi Reyog. "Kalau ingin sukses kita semua harus kompak," ajak Amin.
Sementara itu Ketua PPDI Kabupaten Ponorogo Kasmani melaporkan bahwa jumlah anggota PPDI yang terdaftar dari 17 Kecamatan di Ponorogo adalah sekitar 1.500 orang. "Baru tiga bulan PPDI ada di Ponorogo tetapi kita sudah mampu menguasai 17 kecamatan, tinggal tiga kecamatan saja yang perlu digarap," terang Kasmani.
Selain melakukan konsolidasi internal, PPDI Kabupaten Ponorogo juga meminta kepada Pemkab Ponorogo untuk menambah alokasi anggaran Tunjangan Perangkat desa.
"Kita juga mengawal usulan PPDI yaitu menjadikan perangkat desa sebagai PNS," tegasnya. Oleh karena itu ia berharap anggota PPDI Kabupaten Ponorogo untuk selalu kompak.
"Kita harus melawan, pihak yang ingin menghalangi niat tulus PPDI ini," terangnya. Selain dihadiri Bupati Amin dan para anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, acara juga dihadiri oleh Wakil Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur Gatot Suyatman. (*)
JAKARTA, KOMPAS.com — Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI mulai ricuh setelah menunggu sekitar dua jam dialog antara Ketua Umum PPDI dan Menteri Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Massa pun saat ini mengamuk dengan merobohkan sebuah kanopi di pintu gerbang utama Kemdagri.
"Kami mohon agar seluruh perangkat untuk bersabar, kita menunggu hasil dialog saja, kita datang tidak ingin anarkis, betul?" ucap koordinator aksi, Senin (13/12/2010) di luar halaman Kemdagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Seruan sang orator pun tak diindahkan massa. Alih-alih menuruti perkataan orator, massa justru langsung melontarkan, "Huuu...," sambil terus berusaha mendobrak masuk barikade kepolisian yang dijaga sangat ketat.
"Sampai sekarang masih saja belum ada hasil? Kami sudah tidak sabar menunggu," teriak massa. Selain merobohkan sebuah kanopi di pintu gerbang, massa juga masih terus melakukan pembakaran baju dinas di sepuluh titik sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara.
Praktis, jalanan ini ditutup dari lalu lintas kendaraan. Di dalam aksinya, massa yang datang dari seluruh Indonesia ini meminta pengangkatan perangkat desa menjadi PNS. Untuk itu, klausul tersebut harus dimasukkan ke dalam RUU Desa yang tengah digodok pemerintah.

Tak Sabar, Massa PPDI Bakar Baju
JAKARTA, KOMPAS.com — Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mulai melakukan aksi pembakaran baju dinas Kementerian Dalam Negeri sebagai aksi protes karena belum juga adanya kepastian soal nasib perangkat desa. Massa pun mulai tak sabar dan mencoba mendobrak masuk pintu gerbang Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
"Sepertinya orang-orang di dalam tidak tahu kalau kami di luar ini sudah panas. Kalau mereka yang di dalam tidak juga mau mendengarkan kami, maka api akan menjadi lebih besar," ucap seorang orator PPDI, Senin (13/12/2010).
Ratusan baju dinas berwarna coklat pun dibakar sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap janji Mendagri untuk mengangkat perangkat desa menjadi PNS yang tak juga direalisasikan. Asap mengepul begitu pekat dan membuat aparat kepolisian mulai bersiap-siap dengan pakaian antihuru-hara.
Selain membakar ratusan pakaian dinas, baju dinas pun diikatkan di tiap sisi kantor Kemdagri. Beberapa massa di barisan terdepan sempat memanas dengan mengguncang-guncangkan gerbang utama Kemdagri. "Biarkan kami masuk, waktu kami tak lama lagi untuk menunggu," ucap massa yang sudah beraksi sejak pukul 09.00 WIB ini.
Di dalam aksinya, massa yang datang dari seluruh Indonesia ini meminta pengangkatan perangkat desa menjadi PNS. Untuk itu, klausul tersebut harus dimasukkan ke dalam RUU Desa yang tengah digodok pemerintah.

BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment