PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Add caption
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA Oleh: Sukawarsini Djelantik
Kesetaraan gender masih merupakan persoalan di Indonesia. Setelah merdeka selama 64 tahun, posisi perempuan Indonesia masih marginal dibandingkan dengan negara lain. Wajah dunia masih didominasi aktivitas laki-laki. Media massa, misalnya, lebih sering menggambarkan dunia dari sudut pandang, pengalaman dan sensitivitas laki-laki. Sayangnya, banyak yang beranggapan bahwa apa yang direpresentasikan media massa merupakan kenyataan dan kebenaran. Bagaimana mungkin keadilan dapat tercapai jika suara dan pendapat perempuan yang merupakan setengah dari populasi dunia terabaikan?

Baik di negara maju maupun di negara berkembang, banyak faktor yang menyebabkan perempuan sering menghadapi kesulitan tambahan untuk mencapai jabatan politik. Indonesia kadangkala dianggap lebih maju dalam kesetaraan gender hanya karena pernah memiliki seorang presiden perempuan. Sesungguhnya, yang paling penting adalah meningkatkan kesempatan pendidikan bagi perempuan, dan lebih jauh lagi mendorong keterlibatan perempuan untuk duduk di posisi-posisi penentu kebijakan. Misalnya, menjadi anggota legislatif di parlemen maupun terjun dalam bidang politik dan menduduki jabatan-jabatan strategis seperti menteri, gubernur, atau bupati.
Indikator yang ditetapkan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs) bagi kesetaraan gender adalah jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen. Angka rata-rata dunia untuk hal ini masih rendah, yaitu sekitar 15%. Proporsi Indonesia bahkan lebih rendah, masing-masing 13% (1992), 9% (2003), dan 11,3% (2004). Jumlah ini sangat jauh dari tuntutan sejumlah aktivis gerakan perempuan, yaitu sebanyak 30%. Padahal Undang-Undang Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum telah mewajibkan Partai Politik untuk sedikitnya memiliki 30% calon legislatif perempuan. Tetapi dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lebih dari 30% perempuan yang mencalonkan diri terpilih sebagai anggota DPD. Untuk jabatan-jabatan publik di departemen pemerintahan maupun diplomat, angka-angkanya juga tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang menduduki jabatan yang sama.

Oleh karena itu, kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi masalah, maka keberadaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan masih perlu dipertahankan. Sebetulnya, posisi kementerian ini cukup strategis sebagai pembuat kebijakan yang mengarusutamakan gender. Keberadaan kementerian ini juga didukung sepenuhnya oleh program Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menitikberatkan pada pembangunan manusia.

Mendorong kesetaraan

Dalam bidang pendidikan, Indonesia telah mencapai kemajuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Buktinya partisipasi pendidikan dan tingkat melek aksara penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki semakin tinggi. Keberhasilan lainnya adalah meningkatnya kontribusi perempuan dalam sektor nonpertanian. Untuk mempertahankan posisi ini, target yang berusaha dicapai Indonesia adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan sampai 2015.

Dalam sepuluh tahun terakhir sejak 1997, jumlah perempuan yang bersekolah telah mengejar jumlah laki-laki. Sekitar 15% remaja yang beranjak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, telah mendapatkan pendidikan tinggi. Kemajuan yang dicapai anak perempuan juga terlihat dalam hal tingkat melek huruf. Tahun 2006 tingkat melek huruf 91,5% untuk laki-laki dan 88,4% untuk perempuan. Ini karena di masa lalu lebih sedikit anak perempuan yang bersekolah, tetapi sekarang situasinya berubah. Bagi penduduk berusia 15-24 tahun, tingkat melek huruf baik untuk laki-laki dan perempuan hampir mendekati 100%.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses perempuan mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Salah satu program nyata adalah penerapan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Program ini menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara dan peningkatan keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk kesetaraan gender. Kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan perlindungan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Program lain adalah memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender terutama di tingkat kabupaten dan kota. Meskipun demikian, dalam praktiknya perlu dianalisis lebih mendalam. Contoh ketimpangan atau ketidaksetaraan misalnya dalam keberadaan guru dan pelajaran. Di sekolah dasar, terdapat lebih banyak guru perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Namun, jumlah laki-laki yang menjadi kepala sekolah, misalnya, empat kali lipat dibandingkan dengan perempuan.

Target Pembangunan Milenium melihat hal ini dengan membandingkan jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja di "pekerjaan upahan non-pertanian". Jika laki-laki dan perempuan dipekerjakan secara setara pada jenis pekerjaan ini, perbandingannya haruslah 50%, tetapi dalam kenyataannya perempuan menempati sekitar 33,5%. Proporsi penduduk dewasa dalam angkatan kerja juga terdapat ketidaksetaraan, misalnya, laki-laki 86% dan perempuan 49% (2004). Selain kurang mendapatkan lapangan pekerjaan, perempuan juga cenderung mendapatkan pekerjaan tidak sebaik laki-laki. Di pabrik-pabrik industri tekstil, pakaian dan alas kaki, misalnya, banyak perempuan muda yang bekerja dengan upah rendah, sering kali dengan penyelia laki-laki.

Uraian di atas menunjukkan bahwa masih jauh perjalanan yang perlu ditempuh perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki.***

Penulis: Staf pengajar Universitas Parahyangan Bandung
Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Rabu 22 April 2009
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment