Penjelasan atas Perda Kab.Ponorogo Nomor 6 Tahun 2007

Add caption
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR  6  TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA


I.    UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, fungsi Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara serta penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan bagi Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan serta seiring dengan peningkatan dan perkembangan fungsi dan peranan Pemerintah Desa, perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya sesuai dengan kondisi masing-masing desa, dalam rangka membangkitkan semangat dan meningkatkan prestasi kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan  Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.


II.    PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  :
Pasal 1  
Cukup jelas
Pasal 2
ayat (1)   
    Yang dimaksud dengan “berupa uang” adalah uang yang bersumber dari pengelolaan Tanah Kas Desa yang disewakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
ayat (2)  
    Cukup jelas
ayat (3)  
    Cukup jelas
ayat (4)  
    Cukup jelas

Pasal  3
    Cukup jelas
  
Pasal  4  
        Cukup jelas.

Pasal  5
ayat (1)

Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya yang bersangkutan tetap diberikan penghasilan yang berupa uang sebesar 50 % (Lima Puluh Prosen) dari penghasilan tetap.
ayat (2)
Tambahan penghasilan untuk Pelaksana Harian Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa Lainnya diambilkan dari 50 % penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara. Untuk Pelaksana Harian Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa diberikan penghasilan sebesar 25 % dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya, dan sisa 25 % dimasukkan Kas Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal  6
ayat (1)  
Sisanya 50 % dimasukkan Kas Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

apabila Penjabat Kepala Desa telah diberhentikan dan/atau telah diisi oleh Kepala Desa Definitif hasil Pemilihan Kepala Desa, maka tambahan penghasilan diterimakan terakhir pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dan pada bulan berikutnya tidak berhak menerima tambahan penghasilan.
ayat (2)  
    Sisanya 50 % dimasukkan Kas Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

    Apabila Penjabat Perangkat Desa Lainnya telah diberhentikan dan/atau telah diisi oleh Perangkat Desa lainnya yang Definitif hasil ujian Perangkat Desa Lainnya, maka tambahan penghasilan diterimakan terakhir pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dan pada bulan berikutnya tidak berhak menerima tambahan penghasilan.

Pasal  7
ayat (1)  
    Cukup jelas
ayat (2)    

Yang dimaksud dengan “Tunjangan Penghasilan” adalah tunjangan yang diberikan untuk menambah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
Yang dimaksud dengan “Tunjangan Lainnya” antara lain dapat diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi, tunjangan kesehatan, tunjangan kematian dan sebagainya.
Pasal  8  
Cukup jelas
Pasal  9

Yang dimaksud dengan Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
Pasal  10  
Cukup jelas
Pasal  11  
Cukup jelas
Pasal  12
        Cukup jelas
Pasal  13  
    Cukup jelas
Pasal  14  
Cukup jelas

-----------o0o-------------
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment