PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 6 TAHUN 2007



 
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR    6   TAHUN  2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  PONOROGO,


Menimbang    :    bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 )
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme            ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B  I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :    
1.    Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.    Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3.    Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4.    Bupati, adalah Bupati Ponorogo.
5.    Camat, adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
6.    Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.    Pemerintahan Desa, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.    Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.    Kepala Desa, adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
10.    Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11.    Sekretaris Desa, adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12.    Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
13.    Penghasilan tetap adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan.
14.    Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
15.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16.    Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
Pasal  2
Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan paling sedikit sama dengan Upah Minimal Regional Kabupaten atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dapat diberikan tunjangan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa.
Sekretaris Desa diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3
Ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa yang sekurang-kurangnya memuat :
a.    Rincian Penghasilan Tetap ;
b.    Jenis Tunjangan Penghasilan ;
c.    Rincian Penghargaan  Kepala Desa  dan Perangkat Desa

Pasal 4
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diberikan penghasilan tetap sebesar   50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5
Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan yang berupa uang sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap yang telah ditetapkan.
Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara, maka Pelaksana Harian Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa Lainnya diberikan tambahan penghasilan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

Pasal  6
(1)    Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
(2)    Penjabat Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa Lainnya apabila penghasilan tetap Perangkat Desa Lainnya dimaksud ada.

Pasal  7
tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain berupa :
a.    tunjangan operasional ; dan
b.    tunjangan kesehatan;
Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya menerima tunjangan penghasilan dan/atau tunjangan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuan keuangan.

BAB  III
PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
Pasal  8
Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berakhir masa jabatannya atau diberhentikan karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, diberikan penghargaan paling sedikit 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulan.
Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuan keuangan.

BAB  IV
PEMBAYARAN PENGHASILAN
Pasal  9
Penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dibayarkan berdasarkan daftar yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa.

Pasal  10
Bendahara Desa harus mempunyai rekening di Bank-bank Pemerintah atau Kantor Pos terdekat, untuk menyimpan uang dari Pemerintah Desa yang bersangkutan.

BAB  V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal  11
(1)    Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)    Penyesuaian kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(3)    Pengaturan kedudukan keuangan Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil disamakan dengan Perangkat Desa Lainnya.





BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  12
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Sekretariat Desa dan Staf Sekretariat Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal  13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal  14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di     Ponorogo
                                                                                       Pada tanggal    17 Desember 2007
            

BUPATI PONOROGO,

      Cap.                TTD


H. MUHADI  SUYONO, SH. M.Si.

Diundangkan  dalam  Lembaran   Daerah  Kabupaten   Ponorogo Tahun  2007  Seri    C tanggal   17 Desember 2007 Nomor 6/C. 
 

    An. BUPATI PONOROGO
Sekretaris Daerah

                 Cap.             TTD


Drs. H.  LUHUR KARSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 046 985     

Sesuai dengan aslinya
An. BUPATI PONOROGO
Sekretaris Daerah
Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM

                                               Cap.              TTD

K A D E R I, SH
Pembina
NIP. 010 085 131

 
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment