PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 8 TAHUN 2006

Add caption
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR    8    TAHUN  2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  PONOROGO,

Menimbang    :    bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme            ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
3.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
5.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:
Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

B A B  I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.    Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2.    Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3.    Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4.    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.    Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.    Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.    Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.    Sekretaris BPD adalah unsur pimpinan BPD yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi BPD dan bertindak sebagai pemimpin Sekretariat BPD.
9.    Staf Sekretariat BPD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Sekretaris BPD dalam melaksanakan kegiatan administrasi BPD.
10.    Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11.    Adat Istiadat adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan diakui serta ditaati sebagai norma yang tidak tertulis dan ada niat untuk melestarikannya.
12.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.    Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB  II
PEMBENTUKAN DAN PERESMIAN ANGGOTA

Bagian Pertama
Pembentukan Anggota BPD

Pasal  2
(1)    Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2)    Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Unsur Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat  lainnya.
(3)    Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
a.    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.    setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
c.    terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut;
d.    berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
e.    berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 60 tahun;
f.    sehat jasmani dan rohani;
g.    berkelakuan baik;
h.    mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
i.    bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
j.    bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang kurangnya selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut.

Pasal  3

(1)    Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
a.    jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
b.    jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
c.    jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota;
d.    jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.
(2)    Calon Anggota BPD diusulkan dari masing - masing dukuh.
(3)    Penetapan Anggota BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh Kepala Desa.
(4)    Peserta musyawarah adalah Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.
(5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah dan mufakat diatur dengan Peraturan Bupati.


Bagian Kedua
Peresmian Anggota

Pasal  4

(1)    Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat.
(2)    Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)    Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji “ :
-    bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
-    bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ;
-    dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal  5
Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.


BAB  III
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG,
HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal  6
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal  7
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal  8
BPD mempunyai wewenang:
a.    membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
b.    melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
c.    mengusulkan pengangkatan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
d.    membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
e.    menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f.    menyusun tata tertib BPD.

Pasal  9
BPD mempunyai hak:
a.    meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b.    menyatakan pendapat.

Pasal  10
Anggota BPD mempunyai hak:
mengajukan rancangan peraturan desa;
mengajukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan pendapat;
memilih dan dipilih;
memperoleh tunjangan.

Pasal  11
Anggota BPD mempunyai kewajiban:
a.    mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b.    melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c.    mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.    menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e.    mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
f.    menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
g.    menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
h.    memproses pemilihan Kepala Desa.

BAB  IV
KEPENGURUSAN BPD
Pasal  12

(1)    Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
(2)    Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
(3)    Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
(4)    Kepengurusan hasil pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD.
(5)    Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh anggota tertua dan anggota termuda;
(6)    Susunan Kepengurusan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
Pasal  13

(1)    Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
(2)    Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
(3)    Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Sekretariat BPD, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)    Staf Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk dalam keanggotaan BPD.
(5)    Staf Sekretariat BPD ditunjuk oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dari unsur Perangkat Desa.

BAB  V
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Keuangan
Pasal  14

Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
Selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan lainnya yang sah, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
Staf Sekretariat BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 15

(1)    Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan desa dan sumber lain yang sah yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(2)    Biaya operasional untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam  APB Desa.
(3)    Pengelolaan biaya operasional kegiatan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Administrasi 
Pasal 16
Kegiatan Administrasi BPD menjadi tanggung jawab Sekretaris BPD yang dibantu oleh Staf Sekretariat BPD dan diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB  VI
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA
Bagian Pertama
Pemberhentian Anggota
Pasal  17
(1)    Anggota BPD berhenti karena:
a.    meninggal dunia;
b.    atas permintaan sendiri;
c.    diberhentikan.
(2)    Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
a.    berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Anggota BPD yang baru;
b.    melanggar sumpah/janji;
c.    sudah tidak lagi sebagai penduduk desa yang bersangkutan;
d.    sudah tidak bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
e.    tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 2  ayat (3);
f.    tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kredibilitasnya;
g.    sudah tidak aktif dalam kegiatan rapat BPD selama 6 (enam) bulan;
h.    melanggar larangan anggota BPD.

Pasal  18

(1)    Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati.


(2)    Dalam hal pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal  17 ayat (2) huruf b, c, d, e, f, g dan h, usulan Pimpinan BPD harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota BPD.
(3)    Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(4)    Pemberhentian Anggota BPD karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Penggantian Anggota
Pasal  19

(1)    Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian anggota.
(2)    Mekanisme penetapan Anggota BPD Pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
(3)    Peresmian Anggota BPD Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD.
(4)    Usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(5)    Masa jabatan Anggota BPD Pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
Pasal  20

(1)    Apabila unsur Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
(2)    Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan pemilihan dari dan oleh Anggota BPD.
(3)    Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.


BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA
Bagian Pertama
Peraturan Tata Tertib
Pasal  21

(1)    Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam suatu Keputusan BPD melalui rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(2)    Materi Peraturan Tata Tertib BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(3)    Peraturan Tata Tertib BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja
Pasal  22

(1)    BPD menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)    Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
(3)    Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD.
(4)    Setiap pengambilan keputusan dalam rapat BPD, dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(5)    Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(6)    Hasil rapat BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD.
(7)    Tata cara rapat-rapat BPD diatur lebih lanjut dengan tata tertib BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD berpedoman pada Peraturan Bupati.
BAB VIII
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 23
(1)    Anggota BPD menggali dan menerima aspirasi masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara langsung maupun melalui media lainnya.
(2)    Anggota BPD membahas segala aspirasi dari masyarakat yang diterimanya melalui mekanisme rapat BPD.
(3)    Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa.

BAB  IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal  24
(1)    Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
(2)    Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

BAB  X
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal  25

(1)   Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
a.    Merangkap jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat, dan Pengurus Harian BUMDes;
b.    Sebagai pelaksana proyek desa;
c.    Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
d.    Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
e.    Menyalahgunakan wewenang;
f.    Melanggar sumpah/janji jabatan;
(2)    Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota BPD.
BAB XI
TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 26
(1)    Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2)    Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.    tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b.    diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3)    Dalam hal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB  XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal  27

(1)    Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini:
a.    istilah Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa;
b.    anggota Badan Perwakilan Desa yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan ditetapkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan Bupati;
c.    kepengurusan Badan Perwakilan Desa setelah diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa diatur sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
d.    Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf Sekretariat Badan Perwakilan Desa ditetapkan menjadi Staf Desa;
e.    bagi Staf BPD yang bukan perangkat desa akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)    Dalam hal terjadi kekurangan jumlah Anggota BPD, penetapan anggota dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB  XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal  30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Disahkan di  Ponorogo
pada tanggal                    

BUPATI  PONOROGO,
      Cap.                TTD.
H. MUHADI SUYONO, SH, M.Si


    Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 8/C.


An. BUPATI  PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
      Cap.                TTD.
Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 046985



Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI  PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM



KADERI, SH
Pembina
NIP. 010 085 131

 
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment