Perda Nomor 6 Tahun 2006 Kab.Ponorogo

Add caption

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR    6    TAHUN  2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  PONOROGO,
Menimbang    :    bahwa dalam rangka memperlancar proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, serta sebagai pelaksanaan Pasal 53 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat    :    1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999                   ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 )
3.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme            ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
4.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;
6.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

        Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.    Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2.    Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3.    Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4.    Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo.
5.    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.    Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.    Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.    Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
9.    Perangkat Desa adalah mereka yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10.    Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11.    Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris  Desa yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
12.    Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13.    Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14.    Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
15.    Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
16.    Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18.    Kampanye adalah kegiatan dalam rangka untuk meyakinkan kepada pemilih dengan menjelaskan visi dan misi serta program kerja calon.
19.    Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20.    Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
21.    Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
22.    Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
23.    Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang setelah melalui penjaringan dan penyaringan, telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
24.    Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
25.    Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
26.    Pemilih adalah warga desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat dan ditetapkan dalam daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Kepala Desa.
27.    Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih sementara dan pemilih tambahan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
28.    Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat Sementara Kepala Desa.

BAB  II
PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Pertama
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal  2

Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan, peraturan tata tertib, biaya, dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal  3

BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang mekanisme pengusulan keanggotaannya diusulkan oleh masing-masing unsur.
Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf  2
Susunan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Panitia Pemilihan

Pasal 4

Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
a.    Ketua merangkap anggota;
b.    Wakil Ketua merangkap anggota;
c.    Sekretaris merangkap anggota;
d.    Bendahara merangkap anggota;
Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5
Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
a.    mengumumkan adanya lowongan Kepala Desa;
b.    melaksanakan pendaftaran calon pemilih;
c.    meneliti, menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara;
d.    menerima pendaftaran calon pemilih tambahan;
e.    meneliti, menyusun daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap;
f.    mengumumkan daftar pemilih tetap di papan pengumuman yang terbuka;
g.    menerima berkas lamaran dari Bakal Calon Kepala Desa;
h.    melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
i.    menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa;
j.    mengusulkan Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
k.    melaksanakan undian nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
l.    mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
m.    menetapkan jadwal kampanye;
n.    mempersiapkan surat panggilan dan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang telah disahkan;
o.    mempersiapkan tempat pemilihan Kepala Desa dan alat kelengkapan lainnya;
p.    mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
q.    menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara;
r.    membuat berita acara pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, penghitungan suara serta menyampaikan kepada BPD;
s.    mengusulkan pembatalan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada BPD;
t.    mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pengawas apabila diperlukan.

Pasal  6

Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas

Pasal  7

Panitia Pengawas terdiri atas:
a.    Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
b.    Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
c.    Komandan Rayon Militer, Kapala kepolisian Sektor, Sekretaris Kecamatan dan Kepala-kepala Seksi lainnya di Kecamatan selaku anggota.
Panitia Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.     memberikan petunjuk teknis yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan;
mengawasi proses pemilihan Kepala Desa;
menerima pengaduan pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa;
menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa;
mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pemilihan apabila diperlukan;
meneruskan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 8

(1)    Apabila terdapat anggota Panitia Pengawas yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
(2)    Bupati menetapkan pengganti Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB  III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal  9

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
a.    terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat dimulainya pendaftaran pemilih;
b.    sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah menikah pada saat dimulainya pendaftaran pemilih;
c.    tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;   
d.    terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan.


Pasal  10

(1)    Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
berusia paling rendah  25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
sehat jasmani dan rohani;
berkelakuan baik;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
j.    sanggup tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa;
belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya;
memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.
(2)    Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Perangkat Desa dan BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus memiliki surat ijin dari pejabat atasannya yang berwenang.
 (3)    Bagi Calon Kepala Desa terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal  11

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10, mempunyai hak memilih dan dipilih, tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.


BAB  IV
PENJARINGAN, PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Penjaringan dan Pencalonan Kepala Desa

Pasal  12

(1)    6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatannya.
(2)    Setelah menerima pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan pengantar BPD.
(3)    Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses pemilihan Kepala Desa.
(4)    Apabila BPD belum dapat memproses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa berakhir, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(5)    Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang sekaligus juga menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD dan tokoh masyarakat.

Pasal 13

Panitia Pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan dengan mengajukan berkas lamaran.
Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa.
Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal  14

Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, diusulkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dari BPD.
Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) tanpa disertai alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat diberi sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.


Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 15

10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka tidak dilaksanakan pengundian nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih memperoleh nomor urut 1 (satu).
Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Paragraf  2
Surat Suara
Pasal 16

Dalam pemungutan suara disediakan surat suara yang memuat nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan.
Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka dalam surat suara hanya disediakan 1 (satu)  nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih untuk suara yang mendukung dan 1 (satu) kotak kosong untuk suara yang tidak mendukung.

Paragraf  3
Kampanye
Pasal 17

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat melaksanakan kampanye.
Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 4 (empat) hari, dan berakhir 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
Kampanye dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman, tenteram, dan tertib yang dapat menciptakan situasi yang kondusif dan terhindar dari hal-hal yang bersifat perpecahan.
Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
Tata cara kampanye Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal  18

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal  19

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal  20

Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
Pemilihan dilaksanakan di dalam Desa yang bersangkutan.
Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, pemungutan suara dapat  dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) tempat pemungutan suara, maka ditetapkan 1 (satu) tempat pemungutan suara induk yang akan digunakan sebagai tempat penghitungan suara.
Pasal 21
(1)    Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih  dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(2)    Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
(3)    Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
(4)    Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan.
Pasal 22
Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
Apabila telah terbukti kebenarannya, maka surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta oleh Panitia Pemilihan untuk ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara berdasarkan urutan kehadiran.
Setelah menerima surat suara, Pemilih meneliti surat suara tersebut, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 2  (dua) kali.
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
Pemilih yang salah mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang salah.
Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
Pasal  24

Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
a.    menjamin terlaksananya pemilihan Kepala Desa secara demokratis ;
b.    menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan secara tertib, aman, dan teratur.
Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal  25

Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di tempat pemungutan suara untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.
Dalam hal tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu) tempat, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di tempat pemungutan suara induk dan pada tempat pemungutan suara lainnya ditempatkan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pemungutan suara, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang lain.
Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan yang bersangkutan berhalangan tetap, maka dilakukan proses pemilihan dari awal.

Pasal 26

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih mengirimkan 2 (dua) orang Saksi di setiap tempat pemungutan suara.
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan.

Pasal  27

Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka pemilihan Kepala Desa dimaksud dinyatakan batal dan dilakukan proses pemilihan Kepala Desa dari awal.

Pasal  28

Dalam hal terjadi pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) maka BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa untuk menyusun rencana pelaksanaan pemilihan ulang.
Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal  29

Dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh 1 (satu) calon, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tersebut dinyatakan terpilih apabila mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.

Pasal  30

Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan dan dinyatakan sah, maka Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi menandatangani Berita Acara pemungutan suara.
Selanjutnya Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara dengan:
a.    membuka kotak suara dan menghitung surat suara dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
b.    mengumumkan hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani berita acara penghitungan suara bersama-sama dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi.
Dalam hal tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu) tempat, maka Panitia Pemilihan mengumpulkan seluruh kotak suara di tempat pemungutan suara induk untuk dilakukan penghitungan suara.
Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi tidak mau menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah.

Pasal  31

Setelah selesai pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan:
a.    selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan Berita Acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
b.    mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPD.
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

BAB  V
LARANGAN DAN SANKSI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Larangan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal  32

(1)    Dalam proses Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih  dilarang:
a.    memberi uang, barang dan fasilitas lain pada pemilih ;
b.    melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan-perbuatan intimidasi ;
c.    melanggar ketentuan-ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)  Bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi dibatalkannya sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
(3)    Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan setelah ada Keputusan Panitia Pengawas.



Bagian Kedua
Larangan Panitia Pemilihan

Pasal  33

Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilarang memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
Panitia Pemilihan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB   VI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 34

Barang siapa yang berupaya untuk menggagalkan Pemilihan Kepala Desa akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1)    Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia  Pengawas.
 (2)    Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) hari sejak selesainya penghitungan suara.

Pasal 36

Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikannya dengan membuat keputusan.
Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas meneruskan pengaduan kepada aparat penyidik.
Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan, maka BPD menindaklanjuti dengan membatalkan Penetapan Calon  Kepala Desa Terpilih.

Pasal 37

Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
a.    mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
b.    penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
c.    dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat;
d.    keputusan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
Dalam hal Keputusan Panitia Pengawas menyatakan bahwa pengaduan yang diajukan terbukti kebenarannya, maka BPD membatalkan proses pemilihan Kepala Desa dan melakukan proses Pemilihan Kepala Desa dari awal.

BAB  VII
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal  38
   
Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.


Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) , maka pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal  39

Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
Dalam pelaksanaan pelantikan, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
‘’Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji “ :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil- adilnya ;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang – Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal  40

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB  VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal  41

Biaya pemilihan Kepala Desa diperoleh dari :
a.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
b.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ;
c.    bantuan masyarakat desa yang tidak mengikat ;
d.    bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB   IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal  42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila:
a.    dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
b.    karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal  43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal  44

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), maka Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
Apabila Sekretaris Desa kosong, maka Bupati atas usul Camat setelah memperhatikan aspirasi dari BPD menunjuk Perangkat Desa Lainnya sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
Pelaksana Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melaksanakan sebagian tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal  45

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal  46

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.    tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b.    diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal  47

Kepala Desa berhenti, karena :
a.    meninggal dunia;
b.    permintaan sendiri;
c.    diberhentikan.
Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a.    berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b.    tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c.    meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus;
d.    tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
e.    dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
f.    tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan / atau
g.    melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Pasal  48

Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, d, e, f, dan g  diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
Bupati mengadakan penelitian terhadap Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Penelitian yang dilakukan oleh Bupati diberi waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti, maka Bupati menetapkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah proses penelitian.

BAB  X
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal  49

Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan  memperhatikan aspirasi dari BPD dan tokoh masyarakat.
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari :
a.    Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya;
b.    salah seorang Perangkat Desa dari desa yang bersangkutan;
c.    Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kantor Kecamatan bersangkutan ;
Penjabat Kepala Desa tidak dibenarkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan sebagian tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
Masa jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau telah dilantik Kepala Desa terpilih.
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun belum dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka Camat mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati setelah  memperhatikan aspirasi dari BPD dan tokoh masyarakat.
Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB  XI
LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal  50

Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dan belum dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
Dalam hal terdapat lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atas usul Camat setelah memperhatikan aspirasi dari BPD dan tokoh masyarakat mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Penjabat Kepala Desa harus sudah menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama BPD.

BAB  XII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal  51
(1)    Kepala Desa dilarang :
a.    menjadi pengurus partai politik ;
b.    merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
c.    merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, DPR, dan DPD ;
d.    merangkap jabatan lain yang mengganggu tugas pokok sebagai Kepala Desa ;
e.    bekerja pada Instansi Pemerintah ;
f.    terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ;
g.    merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
h.    melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
i.    menyalahgunakan wewenang;
j.    melanggar sumpah/janji jabatan.
(2)    Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

BAB  XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal  52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB  XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
   
Pasal  55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.


Disahkan di   Ponorogo
pada tanggal                    


BUPATI  PONOROGO,
      Cap.                TTD.
H. MUHADI SUYONO, SH, M.Si


    Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C Tanggal 7 September 2006 Nomor 6/C.


An. BUPATI  PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
      Cap.                TTD.
Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 046985



Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI  PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM



KADERI, SH
Pembina
NIP. 010 085 131

 
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment