Perspektif Perangkat Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa

PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
PERSPEKTIF PERANGKAT DESA DALAM
SISTEM PEMERINTAH DESA

I. Pendahuluan
Pemerintah Desa secara hierarki merupakan bagian dari Pemerintah terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, konotasi pemerintah dapat diartikan sebagai penyelenggara roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….” Prinsip welfare state dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai prinsip kesatuan (unitary state) yang dibentuk dalam rangka mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah panji Pemerintah Republik dan bukan monarki. Sehingga bentuk pemerintahan secara hierarki adalah mempunyai beban pertanggungjawaban yang sama terhadap amanat yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah otonom maupun Pemerintah Desa. Pemerintah Desa keberadaannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang di dalamnya terdapat subtansi tentang kedudukan dan kewenangan Pemerintah Desa, sekalipun Undang- Undang tersebut masih jauh relevansinya tetapi dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan pada Pemerintah Desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan Republik Indonesia. Kerangka struktural pemerintahan normatif sama dengan Negaranegara lain yang berbasis republik, dimana ada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/kelurahan. Tetapi kalau ditelaah ada perbedaan yang mendasar terutama pada subtansi yang termuat dalam aturan perundang-undangan di Pemerintah Republik Indonesia, bentuk peraturan perundangundangan mengamanatkan penyelenggaraan sektor pemerintahan desa adalah bersumber dari kemampuan kekayaan desa. Hal ini merupakan diskriminasi dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia, segala bentuk pembiayaan dan kesejahteran serta status aparatur pemerintahnya tidak jelas, bagaimana dapat membangun desa? Bagaimana alokasi pembiayaan untuk penyelenggaraan
Pemerintah Desa? Bagaimana dengan penataan infrastruktur ekonomi kerakyatan?

Dan bagaimana nasib aparatur Pemerintah Desa? Apakah memungkinkan dengan keberadaan sosial ekonominya aparatur Pemerintah Desa yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan dapat melakukan tugas sesuai dengan harapan bangsa? Secara logika sulit diterima oleh akal sehat apabila aparatur Pemerintah Desa yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

II. Latar Belakang Permasalahan

Sepanjang masih banyak pemikiran konservatif yang berdalih desa adalah adat maka tinggal tunggu saja ketertinggalan kemajuan tentang desa, prespektif tentang desa adat sudah terbukti menjadi salah satu unsur yang tidak terjamah oleh pembiayaan Pemerintah Pusat, segala sesuatu pembiayaan penyelenggaraan adat berbasis pada pendapatan hasil peninggalan adat, status tersebut akan membatasi ruang lingkup dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang sinergi dengan kemajuan jaman, sistem pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sekarang bukan melalui kedigdayaan atau kesaktian tetapi lebih didominasi pada etika, kecerdikan, sumber daya manusia dan kelaziman yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, semua tatanan peraturan perundang-undangan berubah seiringnya kebutuhan dan kemajuan jaman, konsep kesejahteraan rakyat secara menyeluruh adalah hakiki, dimana kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah tanggung jawab pengelola Negara ini, dimana kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa juga bagian tanggung jawab pemerintah Republik ini, sehingga sangat keliru pada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan Pemerintah Desa dalam mempertahankan desa adalah adat secara universal. Memang diakui bahwa adat mengandung pengertian yang sangat sakral tetapi bukan menjadi salah satu pola pandang yang dijadikan pedoman pelaksanaan Pemerintah Desa saja tetapi adat dan hukum adat adalah sub bagian yang dipertahankan oleh Pemerintah Desa, normatifnya pemerintah desa masih berada pada tatanan hierarki pemerintahan pusat. Wadah PPDI yang merupakan bagian dari Pemerintah Desa adalah gabungan Perangkat Desa Indonesia yang berprofesi sebagai aparatur Pemerintah Desa. PPDI bukan oknum yang mengatasnamakan desa dan PPDI riil sebagai bagian pengelola Pemerintah Desa, PPDI bukan bagian dari organisasi lain tetapi PPDI murni pergerakan yang dibangun melalui Perangkat Desa Indonesia dalam menuju peningkatan
kesejahteraan rakyat pedesaan dan aparatur pemeintah desa. PPDI memandang masih ada perlakuan diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan terhadap pemerintahan desa, hal ini tercermin pada:
1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, batasan akhir yang mendapatkan alokasi dana hanya pemerintahan kabupaten sedangkan pemerintahan desa tidak terokomodir dalam kententuan Undang-Undang tersebut.

2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ‐ kemampuan keuangan desa diperoleh dari bantuan APBD atas kemampuan kabupaten masing-masing dan menggali potensi serta kemampuan desa masing-masing, ‐ kedudukan satu atap antara Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya menjadi rancu ketika pada pasal 202 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 mengistimewakan secara khusus pada Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3. PP Nomor 72 Tahun 2005 terutama pada pasal 27 tentang Penghasilan Perangkat Desa dan Kepala Desa, yang direduksi dalam SE Mendagri Nomor 140/1303/sj Tahun 2006 dan dipertegas dalam SE Nomor: 900/sj tahun 2009, bahwa kepala desa diberi penghasilan tetap Rp 1.000.000 dan Perangkat Desa diberi tunjangan tetap melalui APBD sesuai dengan UMK, tetapi dalam kenyataanya pemerintah daerah kabupaten tidak bisa melaksanakan SE tersebut karena beralasan defisit.

4. Masih banyak Pemerintah Kabupaten dalam membuat peraturan daerah tidak mengacu pada lex generalis UU Nomor 32 Tahun 2004 sehingga banyak ditemukan tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sangat variatif tergantung dari keputusan peraturan daerah masing-masing, padahal dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 masa jabatan Perangkat Desa sampai pada usia 60 tahun.

Perspektif tersebut berpotensi untuk mengganjal kemajuan Pemerintah Desa di dalam mengelola pemerintahnnya, Pemerintah Desa yang merupakan pelaksana langsung yang bersentuhan dengan masyarakat tidak mampu berbuat optimal untuk melayani warga masyarakat yang berada dibawah naungan kerjannya. Karena banyak terbentur dengan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung dengan historis pemerintahan desa.

III. Mengidentifikasi Isu Hukum

Mengingat timbul peraturan perundang-undangan dengan proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainya maka sangat ideal ketika peraturan perundangundangan ke depan harus memuat subtansi yang relevansi, dengan mempertimbangkan aspek-aspek peraturan perundang-undangan yang lain. Peraturan perundang-undangan di buat bukan saja mengejar yuridis formal tetapi yang lebih penting adalah yuridis subtansial dengan landasan tiga prinsif yang fundamental:

1. Prinsip Negara hukum (welfare state)
2. Prinsip Negara kesatuan (unitary state) berbentuk republik
3. Prinsip demokrasi.

Melihat komposisi dalam struktural pemerintahan yang ada di Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintahan secara heirarki, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa, semua tingkatan dalam pengelolaan pemerintah mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 tetapi dalam kontek keseimbangan pengelolaan Pemerintah Desa sangat berbeda, hal ini bisa dijabarkan dalam ilustrasi sebagai berikut:

1.    Pemerintah Pusat:

·     Kepala Negara adalah Presiden;
·     Presiden dipilih melalui proses demokrasi;
·     Biaya proses demokrasi pemelihan presiden oleh APBN;
·     Mengelola pemerintahannya dengan dibiayai oleh APBN;
·     Aparatur pemerintahannya adalah Pedawai Negeri Sipil (PNS).

2.    Pemerintah Provinsi:

·    Kepala daerah provinsi adalah Gubernur;
·    Gubernur dipilih melalui proses demokrasi;
·    Biaya proses demokrasi pemilihan gubenur oleh APBD Provinsi dari APBN;
·    Mengelola pemerintahnya dengan dibiayai oleh APBD Provinsi dari APBN;
·    Aparatur pemerintahannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Pemerintah Kabupaten/Kota:
·    Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Kota adalah Wali Kota;
·    Bupati/Wali Kota dipilih melalui proses demokrasi;
·    Biaya proses demokrasi pemilihan Bupati/Wali Kota dibiayai oleh APBD
·    Kabupaten/Kota dari APBN;
·    Mengelola pemerintahannya dengan dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota dari APBN;
·    Aparatur pemerintahannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Pemerintah Desa:
·    Kepala pemerintahan desa adalah Kepala Desa;
·    Kepala Desa dipilih melalui proses demokrasi;
·    Biaya proses demokrasi pemelihan kepala desa tidak ada pembiayaan dari APBD maupun APBN;
·    Mengelola pemerintahannya dengan dibiayai kemampuan desa;
·    Apartur pemerintahanya adalah Perangkat Desa yang tidak mempunyai status
·    dalam kedudukannya;

IV. Mendefinisikan Status Desa di Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dari kontek di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sifatnya otonom dalam
pemerintahan secara hierarki ataukah tugas pembantuan pemerintah daerah, di dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa peraturan
daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, selanjutnya pasal 164 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa:

1. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan,kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.

2. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana disebut pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan keputusan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. berdasarkan ketentuan di atas maka pejabat atau badan penyelenggara pemerintah dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a.    Peraturan-peraturan atau keputusan yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga pemerintah daerah provinsi;
b.    Peraturan-peraturan atau keputusan yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota; dan Peraturan-peraturan atau keputusan yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga Pemerintah Desa.
Kemudian pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Perundang-undangan, berbunyi: (2) Peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
Ø    Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
Ø    Peraturan daerah Kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten/kota bersama dengan Bupati/Wali Kota.
Ø    Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau lainnya.

Apabila mengacu pada ketentuan di atas maka Pemerintah Desa adalah hierarki dari pemerintahan yang ada dan merupakan pemerintahan desa yang otonomi, tentunya akan sama dengan pemerintah di atasnya dalam rangka mengemban rakyat yang berada diwilayahnya masing-masing. Sesuai perhitungan pada tahun 2008 jumlah desa di Indonesia 63.712 lebih atau 78% rakyat Indonesia berada pada naungan Pemerintah Desa. Aparatur Pemerintah Desa berperan aktif dan bertanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup rakyat dalam menuju keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah Desa merupakan tulang punggung terhadap kelangsungan hidup rakyat, Tetapi keadaan seperti ini sulit bagi Pemerintah Desa untuk berperan aktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan, karena pembiayaan operasional jalannya roda pemerintahan saja tidak ada apalagi harus membangun sarana infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan. Pemerintah Desa hanya mampu memberikan dorongan, motivasi, bimbingan pada pelaku–pelaku sektor ekonomi pedesaan, sedangkan fasilitas-fasilitas penunjang pada pertumbuhan ekonomi yang lain tidak bisa berbuat banyak. Kalau ada pembangunan sektor fisik itupun kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten melalui proses yang panjang.
Bagaimana keadilan ini akan tercapai apabila masih ada dikotomi kewenangan peraturan perundang-undangan yang tidak seimbang, Berbicara keadilan bukan diluar ketentuan perundang-undangan tetapi keadilan merupakan ketentuan yang masuk dalam subtansi materi muatan perundangan-undangan, ketika ranah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat mengelola roda pemerintahan dengan kucuran APBN sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 10 Tahun 2004 sudah cukup jelas bahwa pemerintahan desa adalah bagian dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintahan terendah dalam struktural pemerintahan Republik
lndonesia.

V. Fakta Sejarah

Pasca era reformasi bergulir muncul paradigma baru dalam menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Tidak bisa disangkal bahwa kepentingan umum merupakan konsep hukum yang harus ditegakkan, untuk itulah pendekatan historis (historical approach) sangat perlu dikaji dalam rangka merangkum perjalanan dari waktu ke waktu atas perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi pada aturan hukum. Sejarah telah melahirkan UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang otonomi daerah, walaupun secara spesifik pemerintah daerah pada saat itu belum memiliki infrastruktur yang jelas, semua tatanan pemerintah daerah masih amburadul tetapi bentuk peraturan perundang-undangan ini dibuat sebagai langkah penataan terhadap pemerintah daerah dan sisi lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan Negara Fasis. Sekalipun di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tidak jelas mendelegasikan pada tatanan otonom daerah, dari segi historis tersebut terkesan bahwa otonomi daerah tidak terkandung dalam the founding fathers, prinsip ini dilakukan karena konsep kepentingan nasional, sebagai jawaban dalam menepis isu-isu yang berkembang di dalam negeri dan dunia Internasional terhadap propaganda hitam Belanda yang memberikan argumen bahwa Indonesia merdeka atas hadiah Jepang. Apabila mencermati pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi:
“…Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang, dengan memandang dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dengan hak asal usul daerah yang bersifat istimewa… “ dan melihat penjelasan UUD 45 yang asli: “ seperti halnya desa berada di Jawa dan Bali, Dusun dan Marga ada di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa“

PPDI mengasumsikan bahwa desa terdiri dari tiga katagori:

1. Desa Adat
Disini ada klasifikasi khusus karena ada Pemerintah Desa dan kesatuan adat yang membawai kebijakan pelaksanaan adat. Pemerintahan desa dipimpin Kepala Desa, Kuwu, Wali Nagari, Dusun, Marga dan lainnya yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai pengelola Pemerintah Desa secara hierarki dalam melakukan tugas adminstrasi dan pembangunan desa. Sumber pembiayaan Pemerintah Desa dari kas desa. Kepala Adat adalah tokoh adat yang bertugas sebagai pengelola tentang adat istiadat yang berlaku di desa itu sendiri. Sumber pembiayaan adat dari peninggalan adat atau digali sesuai dengan adat itu sendiri.
2. Desa Otonom
Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa, Kuwu, Wali Nagari, Dusun, Marga dan lainnya yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai pengelola pemerintahan desa secara hierarki dalam melakukan tugas adminstrasi dan pembangunan desa atas dasar kekuatan otonomi desa. Sumber pembiayaan Pemerintah Desa dari kas desa dan bantuan dari pemerintah secara hierarki.
3. Desa Adminstrasi
Pemerintah Desa dipimpin Kepala Desa, Kuwu, Wali Nagari, Dusun, Marga dan lainnya dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai pengelola pemerintahan desa dalam melakukan tugas adminstrasi dan pembangunan desa.

Sumber pembiayaan pengelolaan Pemerintah Desa dari APBN/APBD.

Dari kronologi di atas dapat di simpulkan bahwa sebelum merdeka ada daerah dan desa yang mempunyai ciri khas sendiri yang bersifat istimewa. Tetapi keistimewaan ini adalah bagian kecil dalam susunan yang ada di Indonesia. Desa adalah bagian wilayah Pemerintah Desa, tentu dalam kegiatan pengelolaan pemerintahan desa ada aktifitas yang membawahi kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 terbitlah peraturan perundang-undangan otonom, UU tentang otonom dijelaskan tentang desa dan otoritas tentang pelaksanaan Pemerintah Desa, semua yang tersirat bersifat penjelasan pada kedudukan dan kewenangan serta susunan kelembagaan desa, konfigurasi dalam ketentuan perundang-undangan pada materi yang termuat bersifat konfigurasi hukum, konfigurasi sosiokultular dan konfigurasi politik. Sedangkan konfigurasi sosial-ekonomi belum terlihat jelas dalam ketentuan tersebut. Kemudian lahir Undang-Undang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang tentang otonom. Contoh UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 5 Tahun 1979 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonom. Itupun tidak tersirat secara jelas konfigurasi sosialekonomi yang bisa dipahami, desa normatif sama dengan masa kedudukan pemerintah Hindia Belanda.

Potret yang buram ini semoga tidak terulang dalam sejarah bangsa Indonesia. Justru ke depan bagaimana merumuskan bentuk pembiayaan-pembiayaan terhadap kelangsungan Pemerintah Desa, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 pada BAB lll pasal 8a. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:
a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi:

Ø    Hak-hak asasi manusia
Ø    Hak dan kewajiban warga Negara
Ø    Pelaksanaan dan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
Ø    Wilayah Negara dan pembagian daerah
Ø    Kewarganegaraan dan kependudukan
Ø    Keuangan Negara.
b. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 pada BAB ll pasal 6
Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:
Ø    pengayoman
Ø    kemanusiaan
Ø    kebangsaan
Ø    kekeluargaan
Ø    kenusantaraan
Ø    bhineka tunggal ika
Ø    keadilan
Ø    kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Ø    ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
Ø    keseimbangan, keserasian dan kesamaan.
Ø    Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada kedalaman
Ø    UUD 1945.
Desa merupakan bagian pemerintah terendah tentu harus mendapatkan alokasi pembiayaan terhadap kelangsungan pengelolaan Pemerintah Desa. Alokasi pembiayaan ini akan bermanfaat bagi kepentingan pembangunan desa serta dapat menunjang kesejahteraan aparatur Pemerintah Desannya. Karena Pemerintah Desa juga mempunyai kebijakan dalam menentukan arah pembangun desa dan secara riil. Pemerintah Desa lebih tahu kultur dan kondisi rakyat di desanya. Tetapi peraturan perundang-undangan belum ada mandat kewenangan Pemerintah Desa untuk mengolah rumah tangganya yang dibiayai oleh APBN.

VI. Pendekatan Historis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonom daerah merupakam peraturan perundang-undangan yang dapat membawa angin segar dalam sejarah pemerintahan desa, ada sebuah ketentuan yang patut dicatat atas kemajuan peradaban pemerintahan desa, konfigurasi sosial-ekonomi muncul pada subtansi aturan tersebut, walaupun masih banyak kekurangan tetapi dapat melahirkan paradigma baru dalam sejarah perundang-undangan otonom, kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa dan alokasi pembangunan desa melaui ADD terealisasi sebagai kewenangan untuk membangun di desanya. UU Nomor 32 diterjemahkam dalam PP 72 Tahun 2005, secara fisik peraturan


perundang-undangan tersebut lebih baik ketimbang UU yang terdahulu walaupun ada pasal yang diskriminatif dengan status Perangkat Desa. Terutama pada pasal 202 yang membuat sakit hati perangkar desa lainnya. Pasal 202 UU Nomor 32 mengakibatkan terjadinya perpecahan aparatur Pemerintah Desa, perlakuan ini menimbulkan kecemburuan yang besar oleh Perangkat Desa lainnya terhadap pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, untuk itu PPDI mengharapkan peraturan perundang-undangan ke depan dapat memecahkan persoalan aparatur pemerintah dan sistem pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan menjadi salah satu bahan masukan yang merupakan inventarisasi masalah. Perangkat Desa lainya yang merupakan kunci utama dalam pilar pelayanan masyarakat dapat menikmati keseimbangan hak dan kewajiban sebagai abdi. Sehingga bias menepis keadaan yang Pragmatis atas didaulatnya sebagai aparatur Pemerintah Desa dengan dogma sebagai orang yang terpandang dan orang yang mampu member pelayanan publik ternyata sarat dengan persoalan kesejahteraan dan tidak memiliki status apapun.

VII. Pendekatan Konseptual

Untuk menuju tatanan Pemerintah Desa yang kredibel dan akuntabel harus ada proposisi yang seimbang, antara kesejahteraan masyarakat sebagai subyek yang dilayani dengan tanpa mengesampingkan dampak negatif bagi pelayan masyarakat, Perangkat Desa sebagai abdi pemerintah, abdi Negara dan abdi masyarakat tentu harus mempunyai status yang jelas, sebab mengacu sistem rekrutmen Perangkat Desa juga sama dengan rekrutmen pegawai yang lain, melalui hasil penjaringan. Pengadaan Perangkat Desa dengan seleksi dua tahapan:
1. Penjaringan tingkat desa yaitu panitia pengadaan Perangkat Desa menyeleksi secara adminstrasi, kemudian hasil seleksi dijadikan referensi untuk mengikuti ujian tahap ke dua yang diadakan di tingkat kecamatan.
2. Penjaringan ditingkat kecamatan meliputi seleksi adminstrasi dan mengikuti ujian tertulis seperti halnya oleh calon PNS yang lain.

Sedangkan dalam sistem perolehan hak Perangkat Desa juga bisa dirasakan atas
amanat Undang-Undang:
1. Perangkat Desa sesuai dengan pasal 27 PP Nomor 72 Tahun 2005 yang direduksi dalam SE Mendagri Nomor 140 dan 900/sj mendapat penghasilan tetap dari APBD dengan besaran sesuai dengan UMK.
2. Konotasi penghasilan tetap identik dengan PTT atau pegawai honorer yang kemudian dapat kebijakan dari pemerintah agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Masa pengabdian Perangkat Desa banyak yang melebihi dari masa pengabdian 5 tahun
4. Apabila dalam ketentuan UU Nomor 43 Tahun 2004 pada pasal 16a yang berbunyi: untuk memperlancar tugas umum pemerintah dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai negeri sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan nasional.

PPDI mengapresiasikan kedudukan Perangkat Desa diangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL dengan satu konsep upaya pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat sebagai abdi pemerintah, abdi masyarakat dan abdi Negara serta yang tidak kalah pentingnya agar perlakuan DISKRIMINATIF terhadap Perangkat Desa DIHAPUS dari bumi persada ini.

VIII. Perspektif Pemerintah Desa

Ø    Kepala desa dipilih berdasarkan proses pemilihan yang demokratis
Ø    Jabatan tertinggi karier PNS Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa
Ø    Perangkat Desa lainnya diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil
Ø    Pengelolaan Pemerintah Desa mendapatkan alokasi dana APBD/ APBN
Ø    Rolling atau penempatan aparatur desa hanya lintas Pemerintah Desa (sepertihalnya Guru, Perhutani dan tenaga kesehatan)
Ø    Semua inventarisasi bengkok yang diperoleh dari peninggalan adat bagi Perangkat Desa dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa.
Ø    Sistem kerja Perangkat Desa tidak sama dengan waktu yang diperuntukan bagi PNS yang lain, Perangkat Desa tetap mempertahankan kinerja sesuai dengan tugas pokok sebagai abdi masyarakat selama 24 jam.
Ø    Walaupun status PNS tetapi pimpinan di dalam pemerintahan desa adalah kepala desa.

IX. Tujuan Perangkat Desa Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

A. Secara Conditio Sine Quo Non

1. Mengembalikan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan pada keadilan se suai dengan:
Ø    Kedalaman UUD 45
Ø    Mengacu dengan lex spesialis UU nomor 10 tahun 2004
Ø    Menghapus diskriminasi pada pemerintahan desa dan Perangkat Desa.
2. Menghapus pembohongan publik yang selama ini disandang oleh Perangkat Desa:
Ø    Perangkat Desa sebagai abdi pemerintah, abdi Negara dan abdi masyarakat tidak jelas statusnya.
Ø    Tidak tersentuh dengan Undang-undang kepegawaian.
Ø    Mengenakan pakaian PDH/Linmas/Korpri standar Kemendagri dan berlogo
Ø    Departemen Dalam Negeri tetapi tidak jelas hak yang sesuai dengan profesi abdi lainnya.
Ø    Perangkat Desa sebagai abdi pemerintah hanya dipandang dari sudut tanggunjawab dan kewajiban sebagai Perangkat Desa, sedangkan hak sebagai pekerja untuk kepentingan nasional seakan tidak diakui oleh pemerintah secara hierarki.
Ø    Perangkat Desa sebagai abdi pemerintah, abdi Negara dan abdi masyarakat apabila meninggal dalam menjalankan tugas untuk kepentingan nasional tidak ada departemen di lndonesia yang bisa memberikan penghargaan karena dianggap tidak jelas statusnya.
Ø    Program pemerintah tentang pemberian kesejahteraan pada Perangkat Desa tidak akan berjalan mulus karena sebagian pemerintah secara hierarki tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebijakan, mungkin karena kurang validitas peraturan perundang-undangannya yang ada.

B. Secara Prinsip Sosial Ekonomi

1. Untuk meningkatkan kedisiplinan Perangkat Desa: Perangkat Desa akan lebih disiplin dalam melakukan kewajiban sebagai pengemban amanat rakyat, yaitu disiplin waktu, disiplin aturan dan disiplin kebijakan
2. Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah Desa. Perangkat Desa dengan sendirinya akan mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai aparatur pemerintah dalam peningkatan pelayanan dan pengolahan adminstrasi tentang pemerintahan yang selama ini tidak pernah mendapatkan pelatihan.
3. Untuk meningkatkan pola pelayanan kepada masyarakat: Mengemban status PNS Perangkat Desa akan lebih tahu diri dan lebih transparan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa: Selama ini kesejahteraan Perangkat Desa tidak jelas sehingga dalam mencari tambahan penghasilan Perangkat Desa harus mengandalkan penghasilan diluar dari Perangkat Desa, apabila statusnya jadi PNS maka kesejahterannya lebih terjamin.
5. Untuk meningkatkan keterikatan pada kebijakan Kepala desa dan kebijakan pemerintah secara hierarki: Perangkat Desa akan berfokus pada hal-hal yang berkenaan dengan tugas pokok sebagai aparatur Pemerintah Desa sebagai tugas pembantuan kepala desa dibawah kepala desa dan Perangkat Desa juga bagian dari PNS sehingga bisa menjadi garda depan dalam kontek melaksanakan programprogram pemerintah secara hierarki.

C. Secara Keseimbangan Pada Proposisi Hukum Yang Ada.

1. Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dalam kontek penyempurnaan tugas-tugas terhadap pelayanan masyarakat: Apabila desa mendapatkan alokasi dana APBN/APBD untuk pengelolaan Pemerintah Desa dan pembangunan desa maka dapat menyesuaikan terhadap UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2002 tentang pengadaan barang dan jasa pada Instansi pemerintah, karena dalam pemerintahan desa terdapat PNS yang bias menjadi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen atau menjadi panitia lelang atas pengadaan barang pada instansi pemerintahan desa. Konteks pembangunan desa akan lebih menyentuh dan tuntutan desa agar mendapatkan alokasi pembangunan desa akan lebih terarah pada mekanisme peraturan perundang-undangan. Semua penggunaan uang Negara akan terkontrol dan lebih transparan.
2. Pendapatan inventarisasi bengkok Perangkat Desa di kembalikan untuk kas desa dalam rangkan meningkatkan biaya pembangunan desa.

X. Materi Muatan Dalam Undang-Undang Tentang Desa:

Indonesia menganut civil law system bahwa bahan-bahan hukum primer bukan atas keputusan peradilan atau yurisprudensi, Undang-undang tentang Desa harus mengacu pada kedalaman Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan yang terkandung di dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. PPDI berharap adanya penyatuan proposisi terhadap pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Untuk itu PPDI mendesak Pemerintah Pusat agar subtansi di bawah ini dimasukkan ke dalam materi muatan perundang-undangan:
1. Perangkat Desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bagi yang memenuhi persyaratan.
2. Bagi Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan tetap menjadi Perangkat Desa sampai batasan usia 60 tahun dan dapat tunjangan serta jaminan purna tugas.
3. Kepala desa diberi alokasi tunjangan jabatan serta purna tugas kepala desa
4. Lembaga-lembaga desa lainya seperti BPD, RT, RW, LKMD dan lainnya diberi penghargaan berupa uang kesejahteraan.
5. Untuk menunjang ekonomi kerakyatan Pemerintah Desa diberi alokasi dana dalam rangka:
Ø    Pembiayaan pengelolaan Pemerintah Desa.
Ø    Membangun infrastruktur desa yang berpotensi sebagai saran dan prasarana penunjang ekonomi pedesaan
Ø    Memberikan kemudahan-kemudahan permodalan bagi pelaku ekonomi pedesaan.(petani, pedagang, home industry, pengrajin, nelayan, peternak dan wiraswasta)
Ø    Desa harus memiliki perusahan yang identik dengan karya lokal.
Ø    Desa harus memiliki jaringan telekomunikasi melalui IT sehingga dapat menekan efesiensi waktu dan anggaran.
Ø    Desa harus memiliki cadangan alokasi dana dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki, contoh dana persiapan bencana alam

XI. Prediksi Anggaran

Untuk pertimbangan dalam menganalisis keseimbangan APBN apabila Perangkat Desa
menjadi pegawai negeri sipil (PNS) maka dapat diprediksi sebagai berikut:
1. Pengangkatan Perangkat Desa secara bertahap dengan standar golongan IIA
dengan kelayakan gaji Rp 1.800.000,-
2. Prediksi yang diangkat adalah 8 Perangkat Desa X 63.712 desa = 509.695
Perangkat Desa, pengangkatan bertahap dalam 5 tahun secara periodik
a. Rp 1.800.000,- x 101.939 orang x 12 bulan = Rp 2.201.882.400.000,-
b. Perangkat Desa yang lain tidak terangkat karena faktor persyaratan sejumlah
160.304 orang dan akan purna tugas dalam waktu 9 tahun secara periodik,
sedangkan Perangkat Desa yang masih aktif dan menunggu pengangkatan
sejumlah: 407.756 personil, beban tunjangan dialokasikan Rp 1.000.000,- maka:
= (160.304 + 407.756) personil x Rp 1.000.000,- x 12 bulan
= Rp 6.816.720.000.000,-
c. Cadangan Taspen pada kwartal pertama sejumlah 101.939 personil dengan
estimasi pertahun Rp 2.000.000,- maka jumlahnya Rp 203.878.000.000,-
| http://www.ppdi.co.nr | Dokumen PP-PPDI | halaman 12 dari 15
d. Jumlah beban APBN yang dikeluarkan dalam tahapan pertama
Rp 9.222.480.400.000,-.
e. APBN yang sudah disalurkan ke Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten
yang ada di Indonesia sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri
sebesar
Rp 800.000,- dengan demikian alokasi tunjangan pada DAU yang tersebar
diseluruh kabupaten se-Indonesia sejumlah:
= Rp 800.000,- x 670.000 x 12 bulan
= Rp 6.432.000.000.000,-
3. Tahapan Pertama:
Untuk penambahan APBN pada pengeluaran rutin untuk gaji dan tunjangan
Perangkat Desa maka ada pembebanan APBN Rp 9.222.480.400.000,- dikurangi
APBN yang telah dikeluarkan pada kuartal sebelumnya Rp 6.432.000.000.000,-
sehingga beban APBN pada tahun pengangkatan Perangkat Desa menjadi Pegawai
Negeri Sipil menambah alokasi dana:
= Rp 9.222.480.400.000,- – Rp 6.432.000.000.000,-
= Rp 2.790.480.400.000,-/tahun.
Terbilang: dua trilyun tujuh ratus sembilan puluh milyar empat ratus delapan puluh
juta empat ratus ribu rupiah.
Keterangan: kuartal pertama yang berstatus PNS 101.939 personil.
4. Tahapan Kedua:
a. Estimasi bagi Perangkat Desa yang PNS sebanyak 101.939 personil ada
kenaikan gaji sebesar 15 % pada tahun berikutnya maka gaji Perangkat Desa
sebesar
= Rp 2.070.000,- x 101.939 x 12 bulan Rp 2.532.164.760.000,-
b. Sedangkan pengangkatan kedua sebanyak 101.939 personil dengan anggaran
Rp 2.201.882.400.000,- (kisaran gaji pertama sesuai dengan tahapan l)
c. Estimasi Perangkat Desa yang purna tugas sebanyak 17.812 personil, apabila
diberi purna tugas sebesar Rp 25.000.000,- maka beban APBN sebesar
Rp 445.300.000.000,-
d. Estimasi tunjangan Perangkat Desa yang belum terangkat 305.817 personil +
(160.304 - (17.812 Perangkat Desa yang telah purna tugas):
= 448.309 personil x Rp 1.000.000,- x 12 bulan = Rp 5.379.708.000.000,-
e. Beban Taspen 203.878 personil PNS x Rp 2.000.000,- = Rp 407.756.000.000,-
f. Jumlah a+b+c+d+e = Rp 10.966.811.160.000,00
g. Tunjangan Perangkat Desa yang masuk pada APBD sebanyak:
= 652.188 x Rp 800.000,- = Rp 5.217.504.400,-
h. Beban APBN tahapan ll dikurangi anggaran APBN yang telah diterima APBD
= Rp 10.966.811.160.000,- - Rp 5.217.504.400,- = Rp 5.749.306.760.000,-
i. Beban APBN pada tahapan ke ll sebesar Rp 5.749.306.760.000,-.
Terbilang: Lima trilyun tujuh ratus empat puluh Sembilan milyar tiga ratus enam
juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah.
Keterangan: kuartal kedua yang bersatus PNS 203.878 personil
| http://www.ppdi.co.nr | Dokumen PP-PPDI | halaman 13 dari 15
5. Tahapan Ketiga:
a. Estimasi bagi Perangkat Desa yang PNS sebanyak 203.878 personil sedangkan
perhitungan gaji diratakan sebesar:
= Rp 2.070.000,- x 203.878 x 12 bulan = Rp 4.220.274.600.000,-
b. Sedangkan pengangkatan ketiga sebanyak 101.939 personil dengan anggaran
Rp 2.201.882.400.000,- (kisaran gaji pertama sesuai dengan tahapan l)
c. Estimasi Perangkat Desa yang purna tugas sebanyak 17.812 personil, apabila
diberi purna tugas sebesar Rp 25.000.000,- maka beban APBN sebesar
Rp 445.300.000.000,-.
d. Estimasi tunjangan Perangkat Desa yang belum terangkat 203.878 personil +
(160.304 - (35.723 Perangkat Desa yang telah purba tugas)) :
= 328.459 personil x Rp 1.000.000,- x 12 bulan = Rp 3.941.508.000.000,-
e. Beban Taspen 305.817 personil PNS x Rp 2.000.000,- = Rp 611.634.000.000,-
f. Jumlah a+b+c+d+e = Rp 11.420.599.000.000,-
g. Tunjangan Perangkat Desa yang masuk pada APBD sebanyak:
= 634.377 x Rp 800.000,- = Rp 5.075.016.000.000,-
h. Beban APBN tahapan lll dikurangi anggaran APBN yang telah diterima APBD
= Rp 11.420.599.000.000,- – Rp 5.075.016.000.000,- = Rp 6.345.583.000.000,-
i. Beban APBN pada tahapan ke lll sebesar Rp 6.345.583.000.000,-
Terbilang: Enam trilyun tiga ratus empat puluh lima milyar lima ratus delapan
puluh tiga juta rupiah.
Keterangan: kuartal ketiga yang bersatus PNS 305.817 personil.
6. Tahapan Keempat:
a. Estimasi bagi Perangkat Desa yang PNS sebanyak 305.817 personil sedangkan
perhitungan gaji kenaikan diratakan sebesar:
= Rp 2.240.000,- x 305.817 x 12 bulan = Rp 8.220.360.960.000,-
b. Sedangkan pengangkatan keempat sebanyak 101.939 personil dengan
anggaran
Rp 2.532.164.760.000,- (kisaran gaji pertama Rp 2.070.000,-)
c. Estimasi Perangkat Desa yang purna tugas sebanyak 17.812 personil, apabila
diberi purna tugas sebesar Rp 25.000.000,- maka beban APBN sebesar
Rp 445.300.000.000,-
d. Estimasi tunjangan Perangkat Desa yang belum terangkat 101.939 personil +
(160.304 - (53.534 Perangkat Desa yang telah purna tugas)):
= 208.799 personil x Rp 1.000.000,- x 12 bulan = Rp 2.505.588.000.000,-
e. Beban taspen 407.756 personil PNS x Rp 2.000.000,- = Rp 815.512.000.000
f. Jumlah a+b+c+d+e = Rp 14.518.925.720.000,-
g. Tunjangan Perangkat Desa yang masuk pada APBD:
= 616.466 x Rp 800.000,- = Rp 4.931.728.000.000,-
h. Beban APBN tahapan IV dikurangi anggaran APBN yang telah diterima APBD:
= Rp 14.518.925.720.000,- – Rp 4.931.728.000.000,- = Rp 9.587.197.720.000,-
| http://www.ppdi.co.nr | Dokumen PP-PPDI | halaman 14 dari 15
i. Beban APBN pada tahapan IV sebesar Rp 9.587.197.720.000,-
Terbilang: Sembilan trilyun lima ratus delapan puluh tujuh milyar seratus
sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah.
Keterangan: kuartal keempat yang bersatus PNS 407.756 personil
7. Tahapan Kelima:
a. Estimasi bagi Perangkat Desa yang PNS sebanyak 407.756 personil sedangkan
perhitungan gaji kenaikan diratakan sebesar:
= Rp 2.240.000,- x 407.756 x 12 bulan = Rp 10.960.481.280.000,-
b. Sedangkan pengangkatan kelima sebanyak 101.939 personil dengan anggaran
Rp 2.532.164.760.000,- (kisaran gaji pertama Rp 2.070.000,-).
c. Estimasi Perangkat Desa yang purna tugas sebanyak 17.812 personil, apabila
diberi purna tugas sebesar Rp 25.000.000,- maka beban APBN sebesar
Rp 445.300.000.000,-
d. Estimasi tunjangan Perangkat Desa yang belum terangkat:
= 160.304 - (71.345 Perangkat Desa yang telah purna tugas)
= 88.959 personil x Rp 1.000.000,- x 12 bulan Rp 1.067.508.000.000,-
e. Beban taspen 509.695 personil PNS x 2.000.000 Rp 1.019.390.000.000,-
f. Jumlah a+b+c+d+e = Rp 14.957.336.400.000,-.
g. Tunjangan Perangkat Desa yang masuk pada APBD:
= 598.655 x Rp 800.000,- = Rp 4.789.240.000.000,-
h. Beban APBN tahapan V dikurangi anggaran APBN yang telah diterima APBD
= Rp 14.957.336.400.000,- – Rp 4.789.240.000.000,-
= Rp 10.168.096.400.000,-
i. Beban APBN pada tahapan V sebesar Rp 10.168.096.400.000,-.
Terbilang: Sepuluh trilyun seratus enam puluh delapan milyar sembilan puluh
enam juta empat ratus ribu rupiah.
Keterangan: kuartal ke lima yang berstatus PNS 509.695 personil

XII. Penutup

Semua jajaran Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP-PPDI) dan seluruh anggota PPDI di Indonesia menghaturkan terima kasih atas semua kebijakan yang berpihak pada aparatur Pemerintah Desa. Kami menghendaki perubahan yang riil atas status yang belum jelas terhadap Perangkat Desa, entaskanlah komunitas Perangkat Desa dari kemiskinan yang selama ini telah menjerat pada kehidupan sebagai abdi. Berilah harapan pada Perangkat Desa akan masa depan keturunannya agar bisa menikmati pendidikan yang layak, pastikan bahwa Perangkat Desa dan keturunannya juga manusia yang berhak untuk memperoleh kemudahan pelayanan kesehatan. Wujudkan penghargaan yang setimpal pada Perangkat Desa apabila purna tugas sebagai abdi. Perangkat Desa sangat prihatin ketika di masa tidak produktif harus berurusan dengan purna tugas yang hanya mendapat selembar kertas tanda terima kasih. Pantaskah di saat sedang kebingungan karena faktor kemiskinan justru purna tugas tidak mendapatkan uang pesangon tetapi hanya selembar kertas yang tidak mampu memberi harapan hidup pada Perangkat Desa. Bagaimanakah hidup selanjutnya?

Demikian risalah ajuan PPDI yang merupakan daftar inventarisasi masalah yang harus dipecahkan oleh pengelola bangsa ini. Semoga Undang-Undang tentang desa menjadi peraturan perundang-undangan yang baik dalam tatanan kehidupan pada masyarakat pedesaan serta bisa memberikan pencerahan kepada anak bangsa yang bekerja sebagai abdi masyarakat, abdi pemerintah dan abdi Negara. Kami yakin bahwa beban APBN sangat mampu untuk memberikan keadilan pada aparatur Pemerintah Desa, Perangkat Desa juga manusia yang butuh sentuhan kebijakan dalam rangka melepaskan diri dari hal-hal yang diskriminatif yang selama ini disandangnya. Sebagai Abdi pemerintah, abdi Negara dan abdi masyarakat dimanapun berasa diseluruh dunia pasti dapat pengakuan dan penghargaan dari masing-masing pemerintahnya, semoga para penentu kebijakan bisa menyamakan status Perangkat Desa agar dapat pengakuan atas nama Negara dan atas nama pemerintah Republik Indonesia layaknya bangsa lain yang bisa menghargai jerih payah karya anak bangsa. Perangkat Desa benar-benar ingin dihantarkan pada gerbang kemerdekaan yang sebenarnya serta berharap pada pengelola Negara bahwa Perangkat Desa juga ingin diisi oleh hasil kemerdekaan ini.


PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
KETUA UMUM
Ttd
Cap
UBAEDI ROSYIDI, S.H.




BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment