PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM DESA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang            

Efektifitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan.
Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan  pembangunan nasional secara makro.
Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan pembangunan, yang mencakup,antara lain :
a.    Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksaan dan teknis lain terkait).
b.    Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
c.    Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
d.    Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.
Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM-Desa). Karena RPJM-Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka, kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan,baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2.     Peraturan Perundangan
Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa antara lain :
1.    Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309) ;
3.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
8.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

1.3.  Pengertian
1.    Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2.    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.    Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
4.    Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5.    Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan didesa 1(satu) tahunan.
6.    Pembangunan desa adalah pemanfatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.
7.    Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  
8.    Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu.
9.    Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
10.    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periose 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa,arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11.    Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencanan kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan RPJM-desa.
12.    Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa.    
13.    Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat (LPMD) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14.    Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

1.4.  Tujuan
       Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa adalah :
a.    Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM-Desa dan RKP Desa.
b.    Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, dan
c.    Mendorong terwujudnya RPJM Desa dan RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1.5    Bentuk Perencanaan Pembangunan Desa.
1.    Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun dalam periode 5 (lima) tahun disebut dengan RPJM Desa. Memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. Ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
2.    RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. Ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)


2.1.    Tujuan
Tujuan Penyusunaan RPJM-Desa adalah :
a.    Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;
b.    Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa ;
c.    Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran ;
d.    Meningkatkan peran serta, tanggung jawab dan rasa memiliki masyarakat didesa dalam proses pembangunan; dan
e.    Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.

2.2.    Prinsip Penyusunan RPJM-Desa
Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip :
a.    Lengkap artinya RPJM-Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan desa;
b.    Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya;
c.    Sistematis artinya RPJM Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susunan yang runut;
d.    Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan;
e.    Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Desa.

2.3.    Kaidah Penyusunan RPJM-Desa
2.3.1.     RPJM-Desa sebagai Proses Pemikiran Strategis
RPJM-Desa pada hakikatnya adalah dokumen yang menterjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, mutu rencana pembangunan desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis. Pemikiran strategis dimaksud berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan desa, target pencapaian selama periode perencanaan serta cara dan langkah-langkah mencapai tujuan :
Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan terumuskan :
a.    tujuan dan sasaran pembangunan desa yang :
·    Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih.
·    Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (spesifik, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya) ; dan
·    Sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksananakannya.
b.    arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat  ;
c.    kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien ;
d.    kebijakan untuk menyelesaikan dan memadukan rencana serta sumber daya yang  tersedia ;
e.    cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan, dan
f.    alat ukur menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa.
 2.3.2.     RPJM-Desa sebagai Proses Berkelanjutan
RPJM-Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan demikian penyusunan maupun pelaksanaan RPJM-Desa harus :
a.    berorentasi pada pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa;
b.    dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan ;
c.    dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi ; dan
d.    dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.

2.3.3.    RPJM-Desa sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis
Penyusunan RPJM-Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuai tahapan secara sistematis.Tahapan dimaksud adalah :
a.    Persiapan ;
b.    Identifikasi para pihak pemangku kepentingan ;
c.    Pengkajian keadaan dan kecenderungan perkembangan desa ;
d.    Pengkajian potensi, masalah dan daya dukung ;
e.    Perumusan tujuan ;
f.    Perumusan program dan kegiatan ;
g.    Penetapan waktu dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ;
h.    Perumusan alat ukur pencapaian tujuan.

2.4.    Tim Penyusunan RPJM-Desa
2.4.1.    Jumlah anggota Tim Penyusunan sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang,yang terdiri dari :
a.    Kepala Desa ;
b.     Sekretaris Desa ;
c.    Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD ;
d.    Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPM yang salah satunya adalah perempuan ;
f.    Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kamituwo; dan
g.    Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang sekurang-kurangnya satu diantaranya adalah perempuan.
2.4.2.    Pembentukan Tim Penyusun
a.    Tim Penyusun RPJM-Desa dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa ;
b.    Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan:
1)    Sosialisasi
Pemerintah Desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang :
·    Rencana penyusunan RPJM-Desa.
·    Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Desa.
·    Pembentukan Tim Penyusunan RPJM-Desa.
·    Jumlah unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun.
·    Tugas dan tanggung jawab tim penyusun RPJM-Desa.
2)    Pendaftaran / perekrutan calon anggota Tim Penyusun.
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah :
·    Mengumumkan pendaftaran / perekrutan calon anggota tim penyusun RPJM-Desa.
·    Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun.
·    Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun.
·    Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota Tim Penyusun.
3)    Pemilihan anggota Tim Penyusun
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun dilakukan dalam rapat Pembentukan tim Penyusun RPJM-Desa
2.4.3.    Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
a.    Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
b.    Penyelenggaraan Rapat Pembentukan tim dimaksud mencakup kegiatan
1)    Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa adalah :
·    Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa.
·    Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
·    Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.

2)    Pelaksanaan / proses rapat
·    Rapat dipimpin oleh Kepala Desa
Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:
(1)    Pembukaan
(2)    Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud mencakup: (a) Penjelasan proses penyusunan RPJM_Desa, (b) Penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Desa, (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun; (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa; (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan
(3)    Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil,maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati.
(4)    Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM - Desa  dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.
3)    Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa.
Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembentukan Tim, Kepala Desa menetapkan Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dengan menuangkannya dalam  suatu Keputusan Kepala Desa.
2.4.4.    Kedudukan,Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun
a.    Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk :
·    Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Desa.
·    Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa.
·    Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa.
·    Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa.
·    Mengundang anggota Tim Penyusun.
·    Memimpin Rapat Tim Penyusun.
·    Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun.
·    Menugaskan KPM dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa.
·    Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa.
·    Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Desa.
b.    Sekretaris Desa karena jabatanya adalah Sekretaris Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk :
·    Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
·    Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun.
·    Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RPJM-Desa
·    Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM- Desa
c.    Pengurus LPMD, KPM, Kamituwo dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
·    Menghadiri rapat Tim Penyusun.
·    Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Desa.
·    Untuk LPMD dan KPM bertugas untuk memfasilitasi pengkajian keadaan desa.
2.4.5.    Asistensi
Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM-Desa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten) dan pihak lain yang berkompeten.

2.4.6.    Masa Tugas
Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.

2.5    Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa.
2.5.1.    Persiapan
Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah:
a.    Pembentukan Tim Penyusun  RPJM-Desa ;
b.    Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa;
c.    Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa ;
d.    Mengundang peserta musrenbang ;
e.    Menyiapkan sarana,alat dan kegiatan penyusunan RPJM-Desa.
2.5.2.    Pengkajian Keadaan Desa
        2.5.2.1.     Pengertian
Pengkajian Keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan    masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait,yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.
2.5.2.2.    Tujuan
Kegitan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat.
a.    Potensi desa.
b.    Permasalahan yang dihadapi.
c.    Kebutuhan masyarakat.
2.5.2.3.    Fasilitator
Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPM dan LPMD.
2.5.2.4.    Pendekatan dan Metode
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).
2.5.2.5.    Proses dan Alat Kaji
a.    Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan untuk mengenali  potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji :
·    Sketsa Desa sebagaimana Format A Lampiran Petunjuk Teknis ini ;
·    Kalender Musim sebagaimana Format B Lampiran Petunjuk Teknis ini ;
·    Bagan Kelembagaan sebagaimana Format C Lampiran Petunjuk Teknis ini ;
b.    Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan pengelompokan masalah dan potensi sebagaimana Format D dan penentuan peringkat masalah sebagaimana Format E Lampiran Petunjuk Teknis ini ;
c.    Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah sebagaimana Format F Lampiran Petunjuk Teknis ini ;
d.    Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan melakukan penentuan peringkat tindakan sebagaimana Format G Lampiran Petunjuk Teknis ini.
2.5.2.6.    Waktu Pelaksanaan
Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan.
2.5.2.7.    Hasil
Hasil dari Kegiatan ini merupakan penggabungan dari proses pengkajian keadaan di tingkat kelompok atau dukuh adalah :
a.    Data Potensi Desa ;
b.    Data Permasalahan ;
c.    Data Kebutuhan Peringkat Tindakan.
2.5.3.    Penyusunan Rancangan RPJM-Desa
2.5.3.1.    Rancangan RPJM-Desa
Rancangan RPJM-Desa dimaksud terdiri dari (1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan (2) Rencana kegiatan Pembangunan Desa.
2.5.3.2.    Sistematika / Tata Susun
Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika / tata susun sebagaimana Lampiran 1 dengan lampiran Format A sampai dengan Format G Petunjuk Teknis ini.
2.5.3.3.    Perumusan Rencana Kebijakan Pembangunan Desa
a.    Rencana kegiatan Kebijakan Pembangunan Desa disusun sesuai table rencana sebagaimana pada Format H ;
b.    Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan “urusan” ;
c.    Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan ;
d.    Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indek pembangunan manusia,mencakup bidang dan kegiatan (1) Pendidikan. (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana, (4) Lingkungan Hidup, (5) Sosial budaya, (6) Pemerintah,dan  koperasi dan usaha masyarakat ;
e.    Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup (1) Pertanian, (2) Kehutanan, (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, (5) Kelautan ;
f.    Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas mudah dimengerti ;
g.    Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur dapat dapat diterima realistis dan jelas kerangka waktunya.
2.5.3.4.    Rapat Penyusunan
a.    Penyusunan Rencana RPJM-Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun ;
b.    Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris ;
c.    Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatan adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun ;
d.    Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh angota Tim Penyusun secara demokratis ;
e.    Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas ;
f.    Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun ;
g.    Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM-Desa yang lengkap dan layak ;
h.    Rapat dimaksud dipilih menjadi (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat komisi;
i.    Rapat Pleno
·    Rapat pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijkan Pembangunan Desa dan membahas hasil Rapat Komisi.
·    Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun
j.    Rapat Komisi
·    Rapat komisi dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan pembangunan desa.
·    Pembentukan komisi dimaksud memperhatikan “Urusan“ dan disesuaikan dengan jumlah angota Tim dan kebutuhan.
·    Rapat komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi.
·    Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
2.5.3.5    Waktu Penyusunan
Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Desa.
2.5.3.6.    Hasil
Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (awal) RPJM-Desa.
2.5.4.    Pembahasan Rancangan RPJM-Desa
2.5.4.1.    Forum Pembahasan
a.    Rancangan (awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa ;
b.    Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang desa yang diselenggarakan khusus, 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk membahas rancangan (Awal RPJM-Desa).
2.5.4.2.    Peserta
a.    Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah :
·    Tim Penyusun
·    Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas dan LSM
·    Wakil kelompok Perempuan
·    Wakil masyarakat miskin
·    Pengurus lembaga kemasyarakatan desa
b.    Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
2.5.4.3.    Fasilitator
Proses pembahasan rancangan RPJM-Desa difasilitasi oleh Tim fasilitator yang terdiri dari KPM dan LPMD.
2.5.4.4.    Proses Pembahasan
Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut :
a.    Pembukaan dan pengarahan oleh Camat ;
b.    Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa ;
c.    Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Desa oleh Tim Penyusun ;
d.    Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa ;
e.    Tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun ;
f.    Pembahasan oleh peserta
·    Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
·    Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
·    Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris.
·    Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
g.    Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang.
h.    Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa.
i.    Penutupan oleh Kepala Desa.
2.5.4.5.    Hasil
Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (akhir) RPJM-Desa.
2.5.5.    Penetapan Rancangan RPJM-Desa
2.5.5.1.    Forum Penetapan
a.    Rancangan (akhir) RPJM-Desa ditetapkan dalam Forum BPD yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata tertib BPD ;
b.    Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD.
2.5.5.2.    Peserta Rapat
Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa adalah :
·    Semua anggota BPD
·    Kepala Desa
·    Sekretaris Desa
·    Perangkat Desa
·    Anggota LPMD
·    Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Desa
2.5.5.3.    Sifat Rapat
Rapat BPD untuk penetapan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa bersifat terbuka untuk umum.
2.5.5.4.    Penetapan Pengesahan
Rancangan (ahkir) RPJM-Desa ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa.
2.5.5.5.    Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan
2.5.5.5.1.    Pengajuan Rancangan Peraturan Desa
Kepala desa Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (awal) RPJM-Desa.
2.5.5.5.2.    Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD
a.     Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa dimaksud diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa
b.    Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa diterima.
2.5.5.5.3.    Proses Rapat Penetapan
a.    Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
b.    Penyampaian Nota Pengantar rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa
c.    Tanggapan Anggota BPD
d.    Jawaban Kepala Desa
e.    Pengambilan Keputusan / Penetapan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa
f.    Penandatanganan naskah persetujuan bersama terhadap Peraturan Desa tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD
2.5.5.5.4.    Hasil
Peraturan Desa tentang RPJM-Desa
Secara rinci Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana Lampiran 1 Petunjuk Teknis ini.

2.6.    Sumber Dana
Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Desa dipenuhi dari sumber dana
a.    APBD Kabupaten/Kota
b.    APB Desa
c.    Swadaya Masyarakat
d.    Sumber lain yang tidak mengikat
        
BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP-Desa)

3.1.    Tujuan
Penyusunan RKPD bertujuan untuk :
a.    Menjabarkan RPJM-Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
b.    Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa
c.    Menetapkan program dan kegiatan prioritas
d.    Menetapkan kerangka pendanaan
3.2.    Tim Penyusun
3.2.1.    Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun
a.    Pembentukan tim Penyusun dilakukan dalam Forum Rapat pembentukan Tim Penyusun RKP-   Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa
b.    Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
3.2.2.    Jumlah Anggota dan Unsur Tim Penyusun
a.    Jumlah anggota Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang ;
b.    Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan KPM.
3.3.    Penyusunan RKP Desa
Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP Desa dengan mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, berupa :
a.    Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa (Format H) ;
b.    Indikasi program pembangunan desa dari RPJM-Desa (Format I) ;
c.    Rencana Kerja pembangunan Desa sebagai bahan APB Desa (Format J) ;
d.    Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP Desa) (Format K) ;
e.    Berita Acara Musrenbang Desa.
3.4.    Penetapan
RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3.5.    Hasil
Dokumen RKP-Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Secara rinci Format RKP-Desa sebagaimana Lampiran 2 Petunjuk Teknis ini.
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment