Catatan atas Upaya Pemidanaan Nikah Siri

Catatan atas Upaya Pemidanaan Nikah Siri
Oleh : Hikmatul Fitriyah

    Kaum perempuan memang patut memberikan apresiasi atas motif dari diwacanakannya RUU HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) Bidang Perkawinan yang antara lain berisi tentang pemidanaan bagi pelaku nikah siri. Alasan yang sering dikemukakan adalah menyangkut pembelaan atas hak-hak perempuan. Salah satu kalusul dalam RUU itu menyebutkan ancaman hukuman penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah bagi pelaku nikah siri (selain juga pelaku poligami dan nikah kontrak). Akan tetapi, kontroversi akan upaya ini memang cukup besar. Beberapa pihak menganggap upaya pemidanaan kurang relevan. Sebagaimana yang dilansir oleh SKH Kedaulatan Rakyat per 20 Februari 2010, Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan menilai adanya pidana nikah siri kurang relevan dan beliau mengatakan perlu untuk mencari alternatif lain. Sebab, pemidanaan itu tidak serta merta menyelesaikan pelanggaran hukum.
    Sebagai bagian dari kaum perempuan, penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa catatan atas upaya pemidanaan atau kriminalisasi terkait urusan yang cukup privat ini.
Pertama, sebagian masyarakat sudah terbiasa melakukan pernikahan siri selama puluhan tahun. Pernikahan siri atau nikah di bawah tangan yang selama ini dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh dalil-dalil agama, hanya saja tidak tercatat di lembaga pencatat pernikahan yakni KUA (Kantor Urusan Agama). Ini berarti kedua belah pihak yang menikah telah sepakat menanggung konsekuensi dan resiko yang akan muncul kemudian berdasarkan akad syar'i yang telah mereka yakini. Ketika praktik yang telah diyakini keabsahannya oleh banyak kalangan ini diperkarakan secara pidana, maka menurut sudut pandang penulis hal ini kurang efektif dan efisien. Upaya yang katanya dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak tertentu khususnya perempuan, malah menimbulkan potensi konflik tak terkecuali dari kaum perempuan sendiri yang telah rela menikah di bawah tangan. Memang dalam hal nikah mut’ah atau dikenal sebagai nikah kontrak, potensi dirugikannya pihak perempuan sangatlah besar, namun kasus nikah siri berbeda dengan nikah kontrak sehingga wajar beberapa kalangan perempuan tidak keberatan mempraktikkan nikah siri.  
Kedua, beberapa motif di balik praktik nikah siri tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu diantaranya adalah alasan takut terjerumus dalam perzinaan, aktivitas yang dianggap sangat berat konsekuensinya oleh masyarakat Islam pada umumnya, sementara ada beberapa kendala yang merintangi untuk mencatatkan pernikahannya misalnya alasan administratif. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang karena beberapa kondisi akhirnya berkeinginan kuat untuk menikah untuk yang kedua kalinya, mereka dibatasi oleh PP No.45/1990 yang berisi larangan poligami untuk PNS, akhirnya jalan yang ditempuh adalah nikah siri. Pihak perempuan beserta keluarga perempuan yang dinikah secara siri pun menerima kondisi itu dengan pertimbangan percaya pada pribadi calon suami yang pada kenyataannya memang telah beristri itu. Permasalahan nafkah dan warisan telah disepakati bersama sesuai dengan hukum-hukum agama yang dipahami.
Selain motif tersebut, alasan ekonomi masih menjadi kendala bagi beberapa kalangan masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA. Untuk kasus ini, tentu tidak adil kalau mereka harus menjadi terpidana. Jika ingin menekan angka nikah siri, upaya menggratiskan biaya pencatatan pernikahan bisa ditempuh oleh pemerintah terutama ditujukan untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Ketiga, ketika timbul kekhawatiran atas dampak yang muncul akibat nikah siri terutama terkait dengan penelantaran atas hak-hak perempuan, maka seharusnya kekhawatiran pun muncul terkait dampak yang timbul akibat aktivitas seksual secara bebas yang oleh umat Islam dikenal sebagai aktivitas zina, baik yang dilakukan secara siri (diam-diam) maupun terang-terangan. Bagi laki-laki yang baik-baik, ikatan pernikahan meski tidak tercatat oleh KUA berkonsekuensi tanggung jawab besar atas mereka sehingga berat bagi mereka untuk menelantarkan sang istri. Sementara aktivitas seks yang tidak berada dalam institusi pernikahan baik yang tercatat di KUA maupun pernikahan bawah tangan jelas lebih mengkhawatirkan dari sisi ditelantarkannya pihak perempuan. Sehingga wajar muncul statement di beberapa kalangan, "lebih baik menjadi istri meski dinikah siri dari pada dizinai".
Pandangan di atas mungkin tidak sesuai untuk kalangan yang tidak keberatan pada aktivitas seks bebas asalkan atas dasar suka sama suka. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bersama juga. Aktivitas seks bebas apalagi yang dilakukan oleh kalangan remaja memiliki dampak yang menurut penulis lebih serius. Problem kehamilan tak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual, epidemi HIV/AIDS sampai degradasi moral generasi bangsa merupakan dampak serius dari seks bebas yang juga harus segera ditangani.

Penutup
    Dalam ranah istinbath al-hukm (penggalian hukum Islam), pencatatan pernikahan merupakan perkara administratif yang mubah (boleh) bahkan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh (kaidah-kaidah yang menjadi nalar hukum dalam Islam) salah satunya "tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah" yang bermakna bahwa kebijakan pemerintah atas rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Selama kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qath'i (sudah jelas), maka pertimbangan kemaslahatan dalam menyusun sebuah kebijakan bisa dibenarkan.
Hanya saja, ketika saat ini diwacanakan adanya upaya pemidanaan bagi orang-orang yang menikah tetapi tidak mencatatkan pernikahannya maka harus dilihat lagi aspek kemaslahatannya. Diberlakukannya sanksi pidana bagi pelaku praktik nikah siri berpotensi meningkatkan angka seks bebas yang dampak sosialnya jelas lebih luas. Bagi umat Islam, seks bebas atau zina merupakan salah satu bentuk dosa besar sehingga upaya menutup segala pintu perzinaan sangat diharapkan demi kemaslahatan bersama.   
Bangsa ini sudah terlalu banyak didera berbagai permasalahan serius akibat dipinggirkannya prinsip-prinsip agama (sekulerisme) dan gencarnya upaya liberalisasi budaya. Oleh karena itu, jangan sampai pengaturan masalah pernikahan ini semakin membuka pintu liberalisasi dalam segala bidang termasuk dalam tatanan keluarga, karena bangsa yang kuat dan bermartabat sangat dipengaruhi tatanan keluarga yang kuat pula. Wallahu A'lam

Hikmatul Fitriyah
Pengajar di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, Kotagede, Yogyakarta

BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment