KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA / KELURAHAN

Menimbang :	bahwa Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban; bahwa dengan semakin meningkatnya hasil – hasil pembangunan dan untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan di Desa/Kelurahan diperlukan adanya kerja sama dan menghindari kemungkinanterjadinya perselisihan; bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas dipandang perlu agar Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa/Kelurahan diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :	Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 NOmor ; Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa/Kelurahan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

• Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
• Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
• Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
• Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang  berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
• Kerja sama ialah suatu usaha bersama antar Desa/Kelurahan yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditingkat Desa/Kelurahan;
• Perselisihan ialah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditingkat Desa/Kelurahan;
• LMD ialah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala – Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka – Pemuka Masyarakat Desa yang bersangkutan;
• LKMD ialah Lembaga Masyarakat di Desa/Kelurahan yang tumbuh dari, oleh, untuk Masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek – aspek Ideologi, Polotik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan;

• Ruang lingkup bidang yang dikerja samakan;
• Susunan Organisasi dan Personalia;
• Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
• Pembiayaan;
• Jangka waktu;
• Lain – lain ketentuan yang dipandang perlu.

• Bupati Kepala daerah bagi Desa/Kelurahan yang bekerja sama berada dalam satu Daerah;
• Masing – masing Bupati Kepala Daerah/Walikotamadya bagi Desa/Kelurahan yang bekerja sama berada dalam satu Daerah yang berlainan tetapi masih dalam satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
• Masing – masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Desa/Kelurahan yang bekerja sama berada dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang berlainan.

• Camat untuk perselisihan antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
• Bupati Kepala daerah untuk perselisihan antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang tidak temasuk didalam satu wilayah Kecamatan;
• Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku untuk perselisihan antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang tidak temasuk didalam satu Daerah Tingkat II;
• Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang tidak temasuk didalam satu Daerah Tingkat I.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA K e t u a, Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA, DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pejabat yang bersangkutan, maka akan ditingkatkan sesuai jenjangnya / tingkatannya. Misalnya : Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Camat, maka diteruskan kepada Bupati dan seterusnya. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas