0PTIMALISASI PERAN KORPRI DI ERA OTONOMI DAERAH

0PTIMALISASI PERAN KORPRI DI ERA OTONOMI DAERAH 
Oleh ZAINUL KAROMAN Wakil Ketua Umum Ikatan Widyaiswara Indonesia Daerah Lampung
 
Korpri kedepan akan menjadi Organisasi kedinasan bagi Pegawai Negeri dan bukan lagi sebagai organisasi diluar kedinasan, demikian dikatakan Nara Sumber Dra Rita Zahara, MM dari Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia provinsi Lampung, dalam seminar sehari Optimalisasi Peran Korpri di era Otonomi Daerah, dihadapan para Widyaiswara se provinsi Lampung, baru baru ini. Demikian juga Korpri kedepan harus mampu berbuat dan mengambil peran aktif dalam membina, membimbing dan mengayomi PNS di pusat dan daerah, karena Korpri adalah satu satunya wadah tempat curhatnya Pegawai Negeri dalam pengembangan karier, demikian ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung tengah, pada acara pembukaan seminar di Kota Gajah Lampung Tengah. Selanjutnya dilain sisi, Korpri memiliki Visi akan mewujudkan Organisasi Korpri yang kuat, netral, demokratis untuk membangun Jiwa Korps (korsa) Pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan keluarga. Sementara itu, banyak permasalahan yang terjadi terkait PNS seperti Gayusgate, kasus korupsi, kekerasan di Lapas Kotabumi dan lain lain. Namun upaya antisipasi atau pencegahan agar PNS tidak berbuat demikian, belum begitu maksimal diantisipasi oleh Korpri. Muncul pertanyaan bagi PNS sejauh mana implementasi Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia dalam melakukan pembinaan bagi PNS di tingkat lapangan. Inilah yang menarik bagi Penulis untuk mengekplore Korpri, bagaimanakah paradigma Peran Korpri di era otonomi daerah, agar kedepan organisasi tersebut akan semakin baik, semakin efektif dan bermakna pada masa yang akan datang. Permasalahan yang tengah dihadapi Permasalahan yang tengah dihadapi dalam kontek KORPRI antara lain tidak semua PNS memahami tentang seluk beluk Korpri, bagaimanakah menjadi anggota Korpri, apakah sejak seseorang ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka ia akan otomatis menjadi anggota Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri), lalu bagaimana kah peran Korpri dalam membina PNS kearah yang lebih baik dan bagaimanakah korelasi Panca Prasetya Korpri dengan tugas pokok Sekretariat Korpri yang ada di daerah. Bagaimanakah melaksanakan Visi, Misi dan fungsi Korpri pada masa yang akan datang. Saat ini, dirasakan sosialisasi AD dan ART Korpri yang diakomodir dalam Kepres 24 tahun 2010 masih sangat minim. Demikian juga dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Korpri pada bulan November 2009. Pembahasan dan Solusi permasalahan Korpri memiliki Misi antara lain akan mewujudkan organisasi Korpri yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan, membangun solidaritas Pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota, membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan Nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas Kepemerintahan yang baik serta mewujudkan Korpri yang netral dan bebas dari pengaruh politik. Melihat misi diatas, sungguh luar biasa dan sangat baik, meskipun masih dalam tataran konsep dalam membina Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri dalam tataran konsep yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tuntutan ini sesuai dengan Undang Undang 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna. Korpri merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdi. Upaya yang dapat dilakukan oleh Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) Pertama, berupaya melakukan sosialisasi Korpri sebagai organisasi kedinasan bagi Pegawai Negeri, agar memiliki pemahaman tentang seluk beluk Korps (korsa). Kedua, melakukan perubahan paradigma atau mind setting dalam melakukan pembinaan kepada Pegawai Negeri yang terhimpun dalam wadah Korpri. Ketiga, melakukan pembinaan, bimbingan terhadap Pegawai Negeri ke arah yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga Korpri adalah wadah bagi Pegawai Negeri untuk mendapat pembinaan dan bimbingan. Anggota Korpri dituntut agar mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam menunaikan tugas yang dibebankan. Berbagai tantangan pembangunan yang makin kompleks di masa depan, menuntut sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Karena itu, Pegawai Negeri perlu memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dilingkungan dan instansi saudara masing-masing. Keempat, meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia dan keluarganya. Selanjutnya, pegawai Republik Indonesia, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD, serta anak perusahaannya, dan perangkat Pemerintah Desa atau nama lain dari desa, menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang kedudukannya dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan. KORPRI yang didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 berdasarkan Keppres No. 82/1971, merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Banga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab. Panca Prasetya Korpri Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji (1) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara (3) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan (4) Memelihara Persatuan dan Kesatuan bangsa serta kesetiakawan Korp Pegawai Republik Indonesia (5) Menegakan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Saat ini, kita telah memasuki era reformasi gelombang kedua. Era yang telah mengembalikan peran utama birokrasi, sebagai komponen penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pemerintahan. Sebagai aparatur pemerintahan, menurut Penulis, segenap anggota KORPRI dituntut untuk menunaikan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik lagi. Segenap anggota KORPRI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut serta memberikan dukungan bagi berjalannya pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itulah, segenap aparatur pemerintahan dan keluarga besar KORPRI dapat meningkatkan etos kerja, membangun sinergi yang efektif dan menumbuhkan energi positif dalam mengemban amanah. Demikian tulisan yang dapat Penulis sampaikan, mudah2n Korpri dimasa depan akan siap untuk melakukan perubahan menuju paradigma kearah yang lebih baik,dalam membina dan membimbing anggota. Saran dan kritik yang konstruktif terhadap tulisan ini sangat diharapkan demi perbaikan pada masa yang akan datang. Perbaikan itu tidak akan datang dalam suatu loncatan yang besar, tetapi melainkan melalui langkah-langkah kecil yang berkesinambungan. Terima kasih
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment