Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tema Strategi Perencanaan Desa dan Upaya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka Penguatan Infrastruktur dan Percepatan Pembangunan Pedesaan 
 
Materi Pembangunan P erdesaan Isu dan Masalah Pembangunan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Pembagian Peranan Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat Arah, Prinsip, Strategi dan Sasaran Pembangunan Perdesaan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 
Pembangunan P erdesaan 82,31 % wilayah Indonesia adalah kawasan perdesaan yaitu sejumlah 73 . 405 desa (Podes 2006) S ebagian besar penduduk miskin masih berada di perdesaan (23,61 juta jiwa dari 37,17 juta jiwa pada tahun 2007) Pembangunan perdesaan ditujukan kepada masyarakat perdesaan yang sebagian besar adalah petani miskin dan melibatkan program pengembangan yang komprehensif untuk meningkatkan produktifitas dan kondisi kehidupannya.
 
Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . P eningkatan kebebasan (f reedom/democracy ) setiap orang. www.dadangsolihin.com Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana .

How? Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). 

Tantangan dalam Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Dunia usaha yg kondusif Peningkatan k apasitas SDM Mengurangi ketimpangan Memberdayakan masyarakat M engentaskan kemiskinan. M enambah lapangan kerja. M enjaga kelestarian SDA
Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya ekonomi daerah. 

Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. 

Pembangunan Daerah (3) Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. 
Pembangunan Daerah (4) Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. 

Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. www.dadangsolihin.com Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders Permasalahan Pembangunan Daerah 
(1) Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). Permasalahan Pembangunan Daerah 
(2) Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. Permasalahan Pembangunan Daerah 
(3) Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.

Permasalahan Pembangunan Daerah 
(4) Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. 
Permasalahan Pembangunan Daerah 
 
(5) Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. Mengapa Pemberdayaan? Konsep P ertumbuhan P embangunan dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya . K onsep P emberdayaan M asyarakat K onsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat " people-centered, participatory, empowering, and sustainable " (Chambers, 1995).Upaya M emberdayakan M asyarakat E nabling M enciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. E mpowering M emperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Protecting M encegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah . 
Strategi Utama Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat ( Community Empowerment ) Perluasan Kesempatan ( Promoting Opportunity ) Pengembangan Perlindungan Sosial ( Enhancing Social Security ) 

Pemberdayaan Masyarakat ( Community Empowerment ) Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di tingkat nasional sampai desa sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat; demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah kepada elite masyarakat; Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat; untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemecahan masalah pembangunan; Pemberdayaan Masyarakat ( Community Empowerment ) … L anjutan… 
Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam melayani kebutuhan penduduk miskin dan marjinal; Keberlanjutan program atau kegiatan dengan memfasilitasi gerakan masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil program dan kegiatan tersebut; Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial; fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marjinal kep a da pihak lainnya sehingga akses kepada penduduk miskin terbuka lebar; 
 
Perluasan Kesempatan ( Promoting Opportunity ) Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan marjinal; Pembangunan prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal; pembangunan fisik diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat perolehan impak kepada perkembangan ekonomi wilayah; Pemberian akses kepada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya, terutama kepada keluarga miskin dan golongan perempuan; dengan demikian lapisan bawah dan kelompok marjinal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modern . 
 
Pengembangan Perlindungan Sosial ( Enhancing Social Security ) Pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bisa digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro/kecil; Pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara modern agar penduduk miskin dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat; Pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga/ kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga ekonomi; jaringan berguna untuk memperluas batas kemampuan individu atau kelompok, serta sebagai pertahanan dari krisis yang mungkin menghadang secara mendadak . Peranan Pemda (1) M emahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat . M embangun partisipasi masyarakat . Berilah sebanyak - banyaknya kepercayaan pada masyarakat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri. M enyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian. Peranan Pem da (2) M embuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran ( awareness ) masyarakat, agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat. M embuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri. M enciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah. www.dadangsolihin.com
Peranan LSM LSM dapat berperan sebagai: pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi konsultan pemerintah, dan dapat juga menjadi konsultan masyarakat dalam program pemerintah. LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan bersinergi dengan program pemerintah. LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.Peranan Koperasi Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. Koperasi dapat merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia modern namun dengan dasar‑dasar kekeluargaan dan kegotong­royongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia. Koperasi harus menjadi sasaran bagi pengembangan kelompok masyarakat yang sudah dapat melampaui tahap awal kerjasama dan kerja bersama dalam kelompok. K elompok dan anggota­anggotanya harus benar‑benar dipersiapkan, agar bentuk koperasi dapat sungguh‑sungguh menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota yang dilakukan secara bersama.Peranan Pendamping (1) Masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Peranan Pendamping (2) Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Selain itu, pendamping dapat diambil dari petugas lapangan pada tingkat kecamatan dan desa dari berbagai departemen dan lembaga kemasyarakatan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, serta membantu kelompok dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Arah dan Prinsip

Strategi RPJMN 2010-2014 
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/ketersediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi); M eningkatkan daya saing ekonomi perdesaan; Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perdesaan dan penataan ruang perdesaan; Mengembangkan fungsi kelembagaan perdesaan dan tata kelola kepemerintahan perdesaan yang baik; Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat perdesaan; Meningkatkan kualitas dasar SDM perdesaan ; Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan LH yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana. 
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/ ketersediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) Meningkatkan ketersediaan pangan (cukup untuk domestik baik luar daerah baik volume, keragaman, mutu, aman dikonsumsi). Menurunkan permasalahan yang timbul dari peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang, akibat penjualan lahan-lahan dari penduduk asli baik di wilayah perdesaan maupun di wilayah transmigrasi. Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Meningkatkan tingkat sertifikasi tanah. Menciptakan stabilitas harga produk pertanian yang disertai dengan upah yang layak. Meningkatkan perlindungan hukum pada masyarakat dalam melakukan konversi produk pertanian menjadi energi alternatif. 
Meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian. Meningkatkan status kepemilikan lahan. Menciptakan kemudahan/akses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana ekonomi dengan pemberian akses kepada modal, mendukung sistem produksi dan distribusi komoditi pertanian, dan informasi peluang usaha/pasar (pengetahuan, manajemen, teknologi, pasar, ketrampilan teknis dan kewirausahaan)) menuju daya saing. Mengembangkan keterpaduan dalam agribisnis, desa wisata dan agroindustri. 
 
Mengembangkan kewirausahaan (kemandirian ekonomi) masyarakat perdesaan. Meningkatkan produktivitas desa dalam pengembangan komoditas unggulan. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di perdesaan khususnya untuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan dan perikanan. Meningkatkan penguatan Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMK) termasuk BUMDes. Meningkatkan usaha dan investasi di perdesaan. Pengembangan Pasar. Meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan … lanjutan
 
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana perdesaan dan penataan ruang perdesaan. Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana kelistrikan, sumber daya air (termasuk pengairan dan irigasi), jalan, jembatan, transportasi, komunikasi dan informatika, energi, perumahan dan permukiman di kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi. 
Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun rencana tata ruang perdesaan. 
 
Mengembangkan fungsi kelembagaan perdesaan dan tata kelola kepemerintahan perdesaan yang baik. Menciptakan pembagian tugas, wewenang dan peran dalam proses pembangunan antara pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat desa. Meningkatkan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan pemerintahan desa. Menciptakan kebijakan yang saling selaras dan diimplementasikan dengan konsisten dengan kebijakan nasional pembangunan perdesaan. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan ( voice and choice) .
 
Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat perdesaan. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam pengembangan sosial dan budaya masyarakat perdesaan. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut aktif dalam lembaga sosial dan keagamaan. Menurunkan ketidakberdayaan lembaga kemasyarakatan di perdesaan. Meningkatkan potensi kelembagaan, modal sosial, dan budaya dalam proses pembangunan. Melaksanakan kegiatan-kegiatan seni dan budaya lokal secara reguler. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia termasuk wanita dan anak-anak (dari bahaya perdagangan wanita dan anak) di perdesaan. 
 
Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan. Menurunkan angka buta huruf serta meningkatkan angka partisipasi kerja dan tingkat pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan kejuruan di kawasan perdesaan. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui peningkatan ketersediaan layanan pendidikan di daerah perdesaan. Menaikkan angka harapan hidup di kawasan perdesaan. Menaikkan angka kecukupan gizi khususnya bagi ibu hamil dan balita. Menurunkan resiko tertularnya HIV dan AIDS serta penyakit menular lainnya antara lain disentri, demam berdarah, kolera, tbc, malaria dan sebagainya. 
 
Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana. Meningkatkan pengelolaan keseimbangan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Menurunkan kasus illegal logging dan pencemaran lingkungan akibat eksplorasi industri yang tidak berwawasan lingkungan. Meningkatkan kepahaman dan kewaspadaan dalam pembangunan perdesaan. Meningkatkan kesadaran aparat dan masyarakat dalam pembangunan bidang fisik dan tata ruang berbasis mitigasi bencana. Meningkatkan penggunaan energi mandiri berwawasan lingkungan di perdesaan. 
 
Sasaran RKP 2010 Meningkatnya keberdayaan masyarakat Meningkatnya produktivitas pertanian di perdesaan Meningkatnya akses masyarakat desa pada lahan Meningkatnya pelayanan infrastruktur di perdesaan Berkembangnya usaha ekonomi lokal dan daya saing daerah 1. 2. 3. 4 . 5 .
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah , kelembagaan dan organisasi masyarakat perdesaan; D iseminasi informasi bagi masyarakat desa; F asilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi perdesaan; F asilitasi penguatan kelembagaan sosial ekonomi , pemantauan , dan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan . www.dadangsolihin.com 1.
Meningkatnya Produktivitas Pertanian d i Perdesaan Mendukung peningkatan pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian Peningkatan kegiatan produksi pertanian pasca panen Peningkatan pemasaran komoditas pertanian Pengembangan agribisnis dan agroindustri perdesaan.

Meningkatnya Akses Masyarakat Desa p ada Lahan Penertiban secara legal terkait pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Redistribusi tanah, Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, Pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah . 

Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur d i Perdesaan Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi; Peningkatan ketersediaan air baku, air bersih dan terkelolanya air tanah untuk air minum di perdesaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan; Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi partisipatif; Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi, komunikasi dan kelistrikan sehingga potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah dapat berkembang.

Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal d an Daya Saing Daerah D iversifikasi ekonomi perdesaan; Peningkatan peran lembaga keuangan dalam meningkatkan perekonomian perdesaan; D iseminasi teknologi tepat guna; Pengembangan pasar lokal; Pengembangan kemandirian usaha kecil dan menengah; P romosi ekonomi daerah dan sarana prasarana perekonomian daerah.
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment