Pemerintah Jamin E-KTP Aman dari Gangguan Asing

Pemerintah menjamin data kependudukan Indonesia terlindungi dari penyabotan maupun duplikasi pihak asing melalui mesin cetak e-KTP. Itu artinya, data KTP elektronik (e-KTP) tidak akan mudah dibobol karena sudah terlindungi sistem teknologi.
“Orang-orang Indonesia yang mengelola teknologi e-KTP merupakan ahli dan jago di bidangnya,” ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Senin (7/11).
Namun demikian, dia mengakui, realisisasi e-KTP patut mendapat perlindungan dari seluruh komponen bangsa agar data-data kependudukan tak jatuh ke tangan asing. Implementasi e-KTP membutuhkan sinergi seluruh komponen bangsa agar program ini berjalan dengan sukses.
Pihak Kemndagri belum memastikan menggunakan mesin cetak merk Mount Bower dan Data Card. Mesin buatan Amerika Serikat (AS) yang digunakan untuk menyetak e-KTP berorientasi pada kesepakatan konsorsium. “Mesin-mesin yang digunakan berdasarkan kesepekatan dengan konsorsium. Jadi tak ada menggunakan mesin di luar kesepakatan konsorsium,” tegas dia.
Menurut Moenek, pemerintah sudah menyiapkan 13 mesin cetak dengan kapasitas cetak maksimal 20.000 e-KTP perhari. Uji coba mesin sudah berjalan sepekan dengan kemampuan cetak sekitar 6.000 sampai 10.000 perhari untuk satu mesin.
Ke depan, Moenek mengatakan, Kemdagri akan menambah jumlah mesin cetak hingga 29 unit. Setiap mesin ditargetkan mampu mencetak 600.000 e-KTP perbulan. “Dengan kemampuan dan penambahan mesin, kita yakin target e-KTP untuk 197 kabupaten/kota tercapai,” ujarnya.
Pencetakaan e-KTP sudah mulai dilakukan karena perkembangan pelayanan e-KTP terus meningkat. Selain sosialisasi yang semakin luas hingga ke daerah, antusiasme warga untuk membuat e-KTP juga terus meningkat.
Hingga 3 November 2011, jumlah wajib e-KTP yang terlayani dan masuk data center Kemdagri sudah sekitar 8.628.356 penduduk. Khusus di DKI Jakarta, jumlah warga yang terlayani sudah sekitar 2,5 juta dari target 7 juta penduduk. “Ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan,” katanya.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat Pieter Zulkifli mengecam segala upaya kelompok tertentu yang mencoba menggagalkan program e-KTP melalui penyebaran isu yang kurang baik. Program pendataan penduduk secara online di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan program gagal.
Menurut dia, program e-KTP sangat baik bagi administrasi kependudukan. “Namun, kalau sudah ada benih tidak suka dan skenario politik benci pada seorang SBY, maka apa pun policy bahkan statement-nya selalu dinilai negatif, sebaik apa pun kinerja SBY selalu dinilai negatif oleh lawan politik, ini merupakan fenomena politik yg tidak baik bagi publik,” ujar Pieter.
Oleh sebab itu, Pieter menghimbau agar kelompok lawan politik SBY untuk dapat bekerjasama menciptakan suatu kondisi yang baik bagi rakyat.
Anggota Komisi II DPR, Ramadhan Pohan meyakini adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha menggagalkan program e-KTP. Namun, sambung dia, pengaruh pengganggu e-KTP itu tidak begitu besar. Pasalnya, masyarakat sudah sadar bahwa kelompok yang ingin menggagalkan program e-KTP itu dapat merusak tatanan masyarakat dan hanya mencari keuntungan secara pribadi saja.
“Mengenai ada pihak yang ingin menggagalkan program ini, kami kira itu hanya mewakli kepentingan segelintir elite tertent,” tandas dia.
Namun demikian, Ramadhan Pohan menyatakan, DPR sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran demi kesuksesan program e-KTP. “Kalau ada kritik dari mana pun, monggo. Itu harus diterima sebagai masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan program ini,” pungkas Ramadhan.
Dia optimis program e-KTP berjalan dengan sukses. Sebab, program pendataan penduduk secara online itu telah mendapat dukungan penuh dari para legislator. “Yang mendukung lebih banyak daripada yang menggagalkan. Kami termasuk yang akan terus mendukung program ini, karena merupakan program penting yang akan dirasakan rakyat,” tegasya. (OL-8)
Sumber : Media Indonesia
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI