Empon-Empon yang terpinggirkan

Hidup petani adalah luka itu sendiri, pada masa masa penjajahan dikenai culturstelsel (tanam paksa) di masa Orde Baru dikenai sewa paksa perkebunan pemerintah, yang membantah diinapkan di Koramil atau dibawa ke Kodim untuk diintimidasi. Zaman berubah dan penguasa berganti tetapi nasib petani tetap terpapakan secara ekonomi dan sosial. Produksi beras memang bertambah tetapi SPP dan uang sekolah anaknya tidak bisa dibayar hanya dengan beras...

Berbicara mengenai petani di Indonesia sama halnya berbicara dengan penindasan, mulai zaman tanam paksa era penjajahan maupun era tanam tebu pada zaman Orde Baru. Di masa penjajahan diwajibkan menanam coklat, kapas, kedelai atau tebu sesuai kebutuhan pasar dunia dan hasilnya harus dijual ke VOC dengan harga yang ditentukan VOC. Zaman Orde Baru di beberapa daerah petani juga diharuskan menanam komoditas tertentu terutama tebu baik itu yang berpayung dengan kebjikan TRB, TRI, maupun TRIS. Ditanami sendiri atau lahannya harus disewakan kepada pabrik gula (dengan harga sewa ditentukan secara sepihak oleh pabrik) bagi yang tidak mau tunduk harus menginap di Koramil (Komando Rayon Militer) atau Kodim (Komando Distrik Militer) dua atau tiga malam, pulang dengan wajah memar dan pasti merelakan sawahnya disewa pabrik. Mereka hanya bisa bercerita setiap menit selalu ditanya, cap jempol sendiri atau jempol dipotong kemudian dicapkan di blangko. Mereka pun akan bersumpah anak-cucunya jangan sampai ada yang jadi tentara atau bekerja untuk tentara.
Maka tidaklah berlebihan kalau Usep S. Ahyar, Direktur Lembaga Pengembangan Potensi dan Keswadayaan  BABAD Purwokerto, mengatakan hidup petani adalah luka kehidupan itu sendiri. Karena meski zaman telah berubah dan penguasa telah berganti tetapi nasib petani tetap akrab dengan penderitaan. Selalu dijadikan korban kebijakan konyol pemerintah dan selalu tersudut di ruang derita yang hampa pembelaan.
Cerita tanah pertanian yang merupakan sumber kehidupan petani digusur untuk kepentingan industri atau lapangan golf, lahan pertanian yang dicemari secara sengaja limbah pabrik, kelangkaan pupuk setiap menjelang musim tanam, anjlognya harga gabah di musim panen adalah cerita klasik namun terus ada di sepanjang sejarah negeri ini. Cerita klasik yang berbalut air mata dan duka pemilik negeri. Ini adalah ironi  sekaligus tragedi, sebuah negara agraris yang 80% sumber kehidupan warga negaranya tergantung pada sektor pertanian tetapi petaninya tidak pernah mengenal kata makmur.

Politik Ekonomi dan Kekuasan Pasar
Dalam diskusi di Unversitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta tanggal 30 Juni 2004 ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Siswono Yudohusodo menyatakan, menurut penelitian salah satu ekonom pangan amerika (Siswono lupa namanya) Indonesia merupakan penghasil terbesar (pemasok 60% pasar dunia) produk-produk pertanian dan perkebunan yang dibutuhkan dunia, semisal pala, kedelai, jagung, karet, padi, kayu manis, dan lain sebagainya, sehingga menurut kesimpulan peneliti Amerika itu petani Indonesia tidak layak untuk tidak kaya. Karena produk pertanian dan perkebunan Indonesia itu tidak hanya banyak tetapi semuanya juga bermutu tinggi di atas mutu rata-rata produk sejenis dari negara lain.
“Memang ada yang tidak tepat (untuk tidak mengatakan salah) dalam kebijakan politik pangan kita. Setiap ganti menteri hampir dipastikan ada pergantian pola kebijakan, sehingga di samping membingungkan juga banyak yang tidak jalan. Memang sangat konyol negara agraris kok tidak mempunyai kebijakan agraria yang  berkelanjutan” Ir.Sudiro, menyatakan keprihatinannya pada nasib petani Indonesia. Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi ini juga menyatakan, kalau masalah tata niaga beras dan distribusi pupuk juga merupakan dua masalah krusial yang selalu merugikan petani, tetapi tetap saja tidak mampu diatasi oleh pemerintah kita.
“Jawa timur itu selalu surplus beras, tetapi di bagian kawasan timur Indonesia pasti tidak tercukupi dari produk lokalnya, maka seharusnya kelebihan beras jatim itu dibawa ke sana, tetapi nyatanya sampai di sana beras Thailand dan Vietnam sudah memenuhi pasar. Biaya masuk beras impor kita terlalu rendah, di Vietnam dan Tailand itu harga beras bisa Rp.8000,00 tetapi di Indonesia hanya Rp. 1000,00. Mereka itu mempunyai kebijakan proteksi pada petaninya. Kalau berasnya over produksi maka pemerintahnya membeli kelebihan produksi itu untuk disimpan atau dimusnahkan agar tidak terjadi kejatuhan harga, tetapi ternyata malah diimpor oleh Indonesia yang  juga sudah cukup stocknya. Yang diimpor memang tidak terlalu banyak tetapi yang diselundupkan itu yang lebih sangat banyak lagi. Jawa Timur harus menenerima jatah droping beras impor itu kan sangat konyol. Entah itu beras hasil imbal dagang dengan lokomotif atau apa, tetapi imbal dagangnya kok ya berwujud beras dan gula yang mana di Indonesia sendiri sudah terlalu banyak” tandas Ketua HKTI Kabupaten Ngawi ini menyatakan ketidakmengertiannya pada kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya tidak masuk akal.
Menurut Rektor Universitas Sisingamangaraja Sumatera Utara yang juga ketua HKTI Sumatera Utara, Prof. Ir. MPL. Tobing, pemerintah kita sendiri sebenarnya tidak tahu (dan tidak mau tahu serta pura-pura tidak tahu) dengan permasalahan pertanian di negeri agaris ini, maka banyak kebijakannya yang terkesan ngawur, sehingga seorang menteri pertanian berani berkata kalau petani kita sudah makmur. “Itu jelas bukti tidak pahamnya bapak menteri terhadap nasib petani saat ini. Karena dulu masih banyak anak petani yang bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi tetapi sekarang jangankan kuliah, sampai jenjang SMP saja sudah mega-megap. Kalau begitu patokan apa untuk mengatakan sekarang lebih makmur?”
Secara kuantitatif statistik hasil pertanian memang mengalami peningkatan jumlah produksi, tetapi peningkatan produksi itu samasekali tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi dan biaya hidup yang lain, yang nyata saja dulu itu satu kilogram gabah kering bisa untuk membeli tiga kilogram pupuk, satu kilogram ikan kering, dua liter minyak tanah, satu liter minyak goreng, atau sama dengan SPP satu bulan bagi anaknya yang sekolah di SMP, tetapi sekarang kenyataan itu berubah 1 kilogram pupuk hanya bisa dibeli dengan 4 kilogram gabah kering (harga gabah tidak pernah beranjak dari Rp.800,00) berapa ton gabah untuk mencukupi sekolah dua anak yang satu di SMA yang satu di SMP?
Ironisnya, pemerintah kita hanya terpesona oleh kenaikan statistik produksi itu sehingga program-program yang dijalankan (meski bayak tidak yang berjalan) hanya berorientasi pada peningkatan produksi terus menerus, maka mereka meperkenalkan pupuk kimia, insektisida, bahkan rekayasa genetika, tetapi samasekali tidak memikirkan harga produksi tidak memikirkan nilai dari produknya, tidak memikirkan pasarnya.
Semua pengamat tampaknya juga sudah sepakat kalau pemerintah seharusnya  menghentikan impor beras (dan produk pertanian lain) dalam bentuk apapun, akan tetapi pada kenyataanya pemerintah sekarang terus saja melakukan hal itu dengan berbagai macam dalihnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah banyak disarankan untuk menghentikan ekspor pupuk dan bahan baku pupuk kimia karena petani kita masih sangat membutuhkannya. Apapun alasanya, apakah karena ada permainan distributor pupuk sehingga pupuk langka di pasar ataukah karena pabrik pupuk sengaja mengurangi produksi pupuk untuk pasar lokal atau alasan apapun, yang jelas setiap  musim tanam tiba pupuk pasti menghilang di pasaran dan petani selalu menjadi korban konspirasi ini. Kalau pemerintah memang peduli masalah ini pasti sudah bisa diatasi.
“Kalau memang  pemerintah mau menolong nasib petani, sebetulnya gampang saja, turunkan harga pupuk, perbaiki irigasi, dan naikan harga beras.” kata Pak Wagio, petani Deli Serdang Sumatera Utara yang pernah jadi petani teladan tingkat nasional tahu 1970 an. Harapan Pak Wagio ini memang sederhana tetapi yang sederhana itu sangat sulit dipenuhi pemerintah kita, karena menurut Rahman Rosyidi dari LPPSLH Purwokerto dua dari tiga hal sederhana tersebut (harga beras dan harga pupuk) itu sangat terkait dengan kekuasaan modal yang menguasai pasar global, dan pemerintah kita selama ini telah menghamba pada kepentingan modal tersebut.

Andaikan Semua Bisa Dibayar Beras
 “Andaikan semua biaya rumah sakit, biaya listrik, hutang KUT, hutang pupuk, dan  SPP sekolah anak saya semua bisa dibayar dengan beras, petani seperti saya ini tidak akan terus pusing sepanjang tahun kok mas” keluh Pak Rahmat petani desa Jambe Ngawi ini dengan nada getir.
Akan tetapi semua harus dibayar pakai uang sedangkan melawan pasar global dan aneka penyelundupan tampaknya masih terlalu sulit untuk dilakukan petani (dan pemerintah memang tidak serius menanganinya) tetapi bagaimanapun sulitnya petani masih harus bertahan hidup. Untuk mensiasati seluruh kesulitan di atas Dr.Suhardi, Ketua HKTI DIY menyarankan agar petani tidak hanya menanam padi tapi juga menanam ganyong, gembili, ketela, dan aneka empon-empon. Jika tanaman mereka bervariasi mereka tidak terlalu tergantung pada tata niaga beras yang tidak pernah beres itu. Lebih baik lagi kalau juga mengembangkan sektor peternakan dan perikanan. Gagasan Diversifiaksi usaha ini juga didukung oleh Ir. Sudiro dan menurutnya telah dikembangkan dan didukung sepenuhnya oleh pemda Ngawi.
Di samping itu  Dr. Suhardi juga  menyarankan agar petani jangan terlalu tergantung pada pupuk kimia buatan pabrik, namun  harus bikin sendiri, yakni bikin pupuk kandang. Oleh sebab itu petani harus punya ternak. Karena dengan kepemilikan ternak, tambahan pendapatan bisa dicapai  misalnya dengan menjual daging atau telor. Walau begitu tetap saja dibutuhkan goodwill pemerintahan baru yang benar-benar berpihak pada nasib petani karena mengubah cara hidup bertani hanya untuk mensiasati permainan harga beras dan pupuk karena ketidakcerdasan pemerintah ini tetaplah sulit dilakukan secara massal.
        
                     (tulisan: Isma; bahan nafi, fik, wie2k, rif, k’ies)
BACA JUGA ARTIKEL MENARIK DIBAWAH INI
Tags:
JANGAN LUPA KLIK TOMBOL SUKA DIBAWAH INI

0 comments

Post a Comment